BEIJING, Waspada.co.id – China menolak tuduhan genosida terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Pemerintah China juga mempersilakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) datang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di sana.
“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Senin (22/2) dikutip dari Reuters.
Hal itu dikatakan Wang setelah Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet menyatakan ingin mengunjungi Xinjiang.
Inggris juga telah menantang China untuk memberikan PBB akses ke Xinjiang.
Sebelumnya, aktivis dan pakar hak asasi manusia PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp Xinjiang.
Namun China menyangkal dan menyebut kamp-kamp itu justru memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
Dalam pernyataan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Wang mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum.
Kata dia, Xinjiang juga menikmati “stabilitas sosial dan perkembangan yang baik” setelah empat tahun tanpa “kasus terorisme”.
Wang menerangkan lebih lanjut, ada 24.000 masjid di Xinjiang, di mana orang-orang dari kelompok etnis manapun dapat menikmati hak-haknya.
“Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang,” ujar Wang.
“Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka, itu hanya publisitas berlebihan yang jahat dan didorong secara politik, dan jauh dari kebenaran.”
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendukung keputusan bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang. Ia juga mengatakan Amerika Serikat harus siap menjatuhkan hukuman ke China.
Sebelumnya, para menteri luar negeri di berbagai negara mengecam tindakan China terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras China terhadap kebebasan sipil di Hong Kong membutuhkan perhatian.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya mengharapkan transparansi dari China mengenai masalah tersebut dan menyerukan untuk melindungi hak-hak orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang. (cnn/d2)
Discussion about this post