JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara seputar isu kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dia menyatakan, Demokrat bukan partai politik yang diperjualbelikan. Menurutnya, Partai Demokrat tidak bisa dibeli sekalipun oleh orang yang kaya raya.
“Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale (tidak untuk dijual),” kata SBY dalam video yang diterima, Rabu (24/2).
“Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya,” imbuhnya.
Diakui upaya kudeta terhadap kepemimpinan AHY tengah terjadi saat ini. Menurutnya, upaya itu pada hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat.
SBY berkata upaya yang dilakukan oleh segelintir kader yang bersekongkol dengan mantan kader yang bermasalah ini bisa membawa Demokrat ke dalam kegelapan.
“Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan,” ucapnya.
Sebelumnya, Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat segera mengambil keputusan terkait sanksi yang akan diberikan kepada sejumlah kader yang terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY, salah satunya Jhoni Allen Marbun.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan sejumlah kader Demokrat telah mendesak agar sanksi yang dijatuhkan kepada kader yang terlibat upaya kudeta terhadap AHY ialah berupa pemecatan.
“Intinya di kita sedang proses di internal, mendekati selesai, apalagi banyak desakan dari kader. Selama ini, banyak desakan dari kader militan di seluruh Indonesia, pemilik suara sah, agar pelaku [kudeta] itu yang masih tercatat sebagai kader demokrat itu agar dipecat segera,” kata Herzaky, Rabu (24/2). (wol/cnnindonesia/ari/data3)
Discussion about this post