BANDUNG, Waspada.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jabar Bambang Tirtoyuliono melaporkan, saat ini, sebanyak 3.886 dari 5.312 desa di Jabar sudah memiliki posko penanganan Covid-19.
“Desa yang belum membentuk posko sekitar 1.500 desa. Kami akan mendorong desa tersebut untuk mendirikan posko dengan menggunakan dana desa untuk operasionalnya,” kata Bambang, Selasa (9/2).
Bambang mengatakan, dengan Inmendagri tersebut, tugas pokok dan fungsi posko penanganan Covid-19 lebih komprehensif. Semua unsur, mulai dari aparatur desa, ketua RT dan RW, pendamping desa, TNI/Polri, akan dilibatkan.
“Ini adalah gerakan bersama masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam penanganan Covid-19. Dengan begitu, angka kasus Covid-19 di Jabar dapat dikendalikan,” ucapnya.
“Tugas kami dan Satpol PP Kabupaten/Kota memberikan pengetahuan, pemahaman, dan aktivitas Satlinmas di tingkat desa/kelurahan untuk menjalankan proses preventif, preemtif, dan represif, dalam penanganan COVID-19,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jabar Ade Afriandi.
Ade menyatakan, dalam mewujudkan SALIRA, pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa, Lurah, sampai TNI/Polri.
Seperti arti SALIRA dalam bahasa Sunda yakni sendiri, Ade berharap kewaspadaan dan kesadaran masyarakat pada risiko penularan COVID-19 di level desa/kelurahan tumbuh dengan sendirinya.
“Dari lingkungan terkecil yaitu RT dan RW, kesadaran akan tumbuh. Dan kesadaran itu tentu akan berdampak besar untuk bangsa, terutama dalam menekan kasus terkonfirmasi COVID-19,” terangnya.
Ade juga mengatakan, SALIRA akan ikut serta dalam posko penanganan COVID-19 di level desa. Nantinya, SALIRA bersama semua unsur lembaga desa, mulai dari aparatur desa, ketua RT, TNI/Polri, sampai masyarakat desa akan bahu-membahu tangani pandemi COVID-19.
Pembentukan posko penanganan COVID-19 level desa dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Skala Mikro) di sebagian Jawa dan Bali.
“Kami sudah menginisiasi SALIRA. SALIRA ini, ada atau tidak ada posko, di bawah kepala desa dan lurah selaku ketua Satlinmas akan menjalan tiga fungsi, yakni preventif, preemtif, dan represif,” tutup Ade. (wol/suy/d2)
Editor: ANDA
Discussion about this post