MEDAN, Waspada.co.id – Sepanjang 447 km dari sekitar 3.000 km jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam kondisi rusak, namun anggaran minim. Untuk itu, Pemprovsu mengusulkan perbaikan jalan tersebut masuk prioritas Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2022.
Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat rapat koordinasi terkait penajaman proyek prioritas strategis nasional secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (23/2).
Menurut Gubernur, usulan tersebut disampaikan guna mempercepat perbaikan jalan rusak yang ada di daerah ini. Karena jalan yang baik sangat diperlukan guna mendukung perekonomian masyarakat.
Dikatakan, Pemprovsu memiliki wewenang atas kurang lebih 3.000 km jalan dan ini merupakan yang terpanjang di Indonesia. Ada 33 kabupaten/kota di Sumut, yang memerlukan konektivitas antar-kabupaten/kota yang baik, yang bisa digunakan untuk akses ke seluruh sektor termasuk juga kesehatan.
“Ada 447 km itu yang perlu dibenahi, jalan digunakan untuk transportasi maupun logistik, jalan merupakan penunjang perekonomian daerah,” ujar Edy.
Gubsu juga mengusulkan proyek peningkatan infrastruktur dan konektivitas pada Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, dan KSPN Danau Toba. Lalu, mengusulkan program pengembangan desa wisata di Danau Toba, pembangunan infrastruktur energi terbarukan serta perpindahan Asrama Haji ke kawasan Kualanamu.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan akan menampung usulan Gubsu tersebut serta menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022. Mengenai jalan provinsi yang rusak, Suharso mengatakan ada kemungkinan akan ditingkatkan menjadi jalan nasional.
Suharso juga memaparkan beberapa proyek usulan Sumut yang sudah diterima dan dianggarkan APBN tahun 2021. Di antaranya, proyek penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya (Sungai Babura), pengembangan air minum regional Kota Medan, dan pembangunan sarana transportasi Bus Rapid Transit atau Mass Rapid Transit.
Selain itu, Suharso juga menyebutkan fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di antaranya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Secara khusus, Suharso membahas reformasi kesehatan dan setiap pihak harus mempersiapkan sistem kesehatan nasional, termasuk kepala daerah.
Untuk itu, dirinya berharap kepala daerah memperhatikan beberapa hal antara lain kesiapan rumah sakit daerah, imunisasi dasar lengkap anak, dan lain sebagainya. Suharso menegaskan semua harus memperkuat sistem kesehatan nasional. (wol/aa/data3)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post