JAKARTA, Waspada.co.id – Draft Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur bahwa syarat maju sebagai calon presiden/wakil presiden hingga calon kepala daerah wajib menjadi anggota partai politik (parpol).
UU Pemilu dan UU Pilkada sebelumnya tak mengatur terkait ketentuan tersebut. Dengan kata lain, tokoh yang bukan anggota parpol bisa dicalonkan sebagai capres maupun kepala daerah di UU Pemilu sebelumnya.
Merujuk Pasal 182 Ayat (2) huruf dd dalam draft revisi UU Pemilu, persyaratan tersebut hanya dikecualikan bagi anggota DPD dan calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan.
“Menjadi anggota partai politik peserta pemilu, kecuali bagi calon anggota DPD maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang maju lewat jalur perseorangan,” bunyi Pasal 182 ayat (2) huruf dd draft revisi UU Pemilu.
Aturan baru dalam draft RUU Pemilu itu tentu menimbulkan konsekuensi bagi banyak kepala daerah tersohor di Indonesia saat ini. Nama-nama kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus terdaftar sebagai anggota parpol bila ingin maju menjadi gubernur ataupun calon presiden di 2024 mendatang.
Sampai saat ini, Anies dan Ridwan belum berstatus sebagai anggota partai politik manapun. Anies sendiri maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 didukung koalisi PKS dan Partai Gerindra, sedangkan RK maju di Pilkada Jawa Barat 2018 disokong koalisi PPP, PKB, Nasdem dan Hanura.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai persyaratan tersebut kurang proporsional bila diterapkan bagi calon presiden dan wakil presiden.
“Kalau di pilpres ketentuan tersebut kurang proporsional, sebab pencalonan Pilpres tidak tersedia dari jalur perseorangan,” kata Titi, Rabu (27/1).
Bila persyaratan itu mau diterapkan bagi capres/cawapres, Titi menilai seharusnya persyaratan ambang batas pencalonan presiden harus dihapuskan. Hal itu bertujuan untuk membuka jalur pencalonan yang lebih inklusif.
“Namun saya kira demi proporsionalitas dan keadilan akses pada pencalonan, mengingat tidak adanya jalur perseorangan di Pilpres, syarat wajib sebagai anggota parpol bisa ditinjau kembali oleh pembuat UU,” katanya. (wol/aa/cnnindo/d2)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post