Rakor Inventarisasi Penyelenggaraan Diklat ASN, Peningkatan Kompetensi Aparatur Satu Pintu

foto: Dinas Kominfo Sumut
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Inventarisasi Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Cemara Kantor BPSDM Sumut, Rabu (13/1).

Peningkatan kompetensi ASN disiapkan untuk pelaksanaan satu pintu sebagai langkah awal. Kepala BPSDM Sumut, Asren Nasution, mengatakan tugas BPSDM di antaranya meningkatkan kompetensi ASN sesuai bidang tugasnya masing-masing. Namun di setiap OPD juga punya program kediklatan (diklat).

“Kita berharap bahwa diklat itu satu pintu walaupun anggarannya ada di OPD masing-masing. Supaya ada proses input dan outputnya jelas,” ujar Asren didampingi Sekretaris BPSDM Muhammad Kahfi.

Karena itu, lanjutnya, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi mengharapkan keberadaan BPSDM untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahannya menjadi satu keniscayaan. Langkah awalnya dengan menggelar rakor guna menginventarisir, diklat yang dibutuhkan di setiap OPD (dinas/badan), dengan target di 2023 bisa dicapai peningkatan kapasitas di bidang SDM.

Selanjutnya, pengelolaan pendidikan yang selama ini ada di masing-masing OPD bisa sejalan program di instansi. Sebab, secara kelembagaan, sejatinya badan yang dipimpin merupakan referensi setiap pelaksanaan diklat.

iklan

“Di sini ada 27 widyaiswara (WI) yang sudah terlatih. Melalui rakor ini, kita berharap semua persoalan menyangkut pengembangan SDM, bisa sinergi, bisa satu langkah. Alhamdulillah, atas nama kawan-kawan di BPSDM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pimpinan OPD yang memberi respons positif terhadap rencana kita,” jelasnya.

Disebutkan, tahun 2021 ini merupakan peluncuran rencana pemberlakuan diklat satu pintu di Pemprovsu. Prioritasnya adalah peningkatan SDM sesuai penekanan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan total 0,34% dari total APBD di satu daerah.

Menurutnya, peningkatan SDM adalah hak setiap ASN yang harus ditunaikan, selain gaji dan tunjangan. Untuk implementasinya tahun ini, kemungkinan bisa dimulai dengan pola diklat jangka pendek.

Berdasarkan prioritas diklat di 2022 mendatang dalam rangka amanat Permendagri 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021 dan Perda Nomor 5/2019 tentang RPJMD Sumut 2019-2023 serta Pergub Nomor 23/2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja BPSDM Sumut, ditetapkan untuk bidang manajerial, teknis inti serta teknis umum, dan fungsional.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Victor Lumbanraja mempertanyakan diklat yang dilaksanakan untuk kebutuhan khusus seperti petugas bagian penerimaan, pengeluaran, dan lainnya.

Menjawab itu, Asren menyebutkan bahwa kebutuhan yang lebih teknis akan didiskusikan untuk disiapkan fasilitasinya, terutama soal kebutuhan tenaga ahli di bidangnya masing-masing. (wol/aa/d2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan