Konflik Kepentingan di USU, Dadang: Politik Praktis Dibungkus Isu Plagiat

Foto: Istimewa
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Akademisi Dadang Darmawan Pasaribu, menilai isu plagiarisme karya ilmiah yang terjadi di Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan dinamika politik praktis yang dibungkus dengan isu plagiarisme.

Dikatakan, dari tindakan saling lapor tersebut membuktikan bahwa hampir semua dosen pejabat termasuk jajaran rektorat dan guru besar memiliki potensi bermasalah dalam persoalan plagiarisme.

“Setelah pelaporan tentang dugaan plagiarisme Muryanto Amin calon rektor kemaren, sekarang disusul dugaan plagiatrisme kepada rektor dan dosen dosen yang lain. ini menjadi bukti bahwa dosen dan guru besar serta pejabat rektorat berpotensi plagiat, memplagiasi atau menjiplak,” tutur Dadang saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (13/1).

Baca juga: Dugaan Plagiat Petinggi USU, Ini Kata Runtung Sitepu

Dadang menyebutkan, persoalan laporan plagiatrisme tersebut harus dituntaskan oleh rektor, sebab menurutnya, hal tersebut dimulai oleh rektor.

iklan

“Rektor yang memulai membuka kasus ini maka rektor jugalah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan, termasuk pada diri sendiri. Oleh karena yang harus dilakukan adalah memeriksa seluruh dosen atau seluruh pejabat universitas yang ada di USU,” sebutnya.

“Serta semua karya mereka, sehingga mempunyai keadilan yang sama. Jadi bukan rektor terpilih saja yang diperiksa tapi rektor juga harus diperiksa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Dadang mengungkapkan, pertikaian pihak pihak terjadi membuktikan bahwa persoalan tersebut sudah masuk dalam politik praktis, walaupun, katanya, dibungkus dengan isu plagiarisme.

Baca juga: Dugaan Plagiat di USU, Jonner Hasugian: Dibawa ke Sidang Pleno Guru Besar

“Kondisi yang tidak sehat seperti ini, sudah sangat politik seperti ini, harus ada kekuatan setingkat menteri untuk ikut menyelesaikan masalah USU. Karena masalah ini sudah sangat serius dan harus melibatkan semua pihak,” ungkapnya.

Selain itu, Dadang menyarankan agar persoalan yang ada di USU diselesaikan Menteri Pendidikan dan kebudayaan serta membentuk tim independen, untuk yang memeriksa seluruh Dosen yang mungkin melakukan plagiat.

“Itu yang paling penting menurut saya harus disikapi dalam jangka pendek, karena melihat situasi yang sangat krusial,” bebernya.

Politik Praktis Memanfaatkan Isu Plagiat

Setelah lima hari pasca pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), isu plagiarisme karya ilmiah terdengar dari perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut menurut Dadang merupakan keinginan dari Rektor Runtung Sitepu yang membuka ke publik bahwa citra USU tidak seperti dengan yang dicitrakan selama ini.

“Ini adalah buah yang sudah dibuka oleh rektor sendiri, dia memulai semua ini, dan dia juga membuka semua bahwa sebetulnya inilah USU. Sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan selama ini, dan ini memang keinginan Runtung sendiri,” ujarnya.

Dadang menilai, sikap rektor yang menggebu-gebu membuka kasus plagiarisme yang mana sebenarnya dia sendiri terancam tuduhan plagiarisme tersebut. Dia pun menarik kesimpulan bahwa USU saat ini sedang mengalami masalah besar di internalnya sendiri.

“Dugaan adanya politik praktis itu sebab ini tidak murni lagi soal akademik, karena ini sudah bercampur dengan pasca pemilihan rektor kemaren. Inikan dimulai dari satu email yang sebetulnya sangat rekayasa, karena hanya mensarter satu orang di hadapan ratusan bahkan ribuan dosen di USU,” terangnya.

“Disitulah letak politiknya dalam soal plagiat ini, jadi sangat berkaitan dengan pemilihan rektor kemaren, jadi ada pihak pihak yang mungkin di rugikan atau tidak terima dengan hasil itu kemudian membawa isu plagiarisme,” sambungnya.

Persoalan konflik internal yang berujung dengan laporan plagiarisme, menurut Dadang bermula dari pemilihan rektor, sebab katanya, hal tersebut tidak akan muncul kepermukaan apabila tidak ada pemilihan tersebut.

“Maka seharusnya ini diambil oleh Majelis Wali Amanat (MWA) dan Menteri, karena Runtung yang dituduh tetap tidak bisa mengambil sikap ataupun kebijakan karena laporan tersebut untuk dirinya sendiri,” tukasnya.(wol/man/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan