Ketua DPR: Jokowi Pilih Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri Tunggal

foto: istimewa
Iklan
agregasi

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno akhirnya mengantarkan surat pencalonan Kapolri yang telah dinanti ke DPR RI. Pratikno tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta sekitar pukul 10.40 WIB.

Pratikno dijemput oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di lobi Gedung Nusantara III dan langsung menuju lantai 3 yang merupakan ruang Ketua DPR Puan Maharani. Dalam pertemuan itu, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya yakni, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.

Baca juga:

Komjen Listyo Sigit Bakal Diajukan Jadi Kapolri?

Mahfud MD Ungkap 5 Nama Calon Kapolri yang Disetor ke Jokowi

iklan

KSP Tepis Isu Paket Gatot-Listyo Jadi Kapolri dan Wakapolri

Ini Bocoran Sosok Calon Kapolri yang Muncul di Lingkaran Istana

Mahfud MD Pastikan Nama Calon Kapolri yang Beredar Masih Spekulasi

Setelah berbincang sekitar 40 menit, Pimpinan DPR bersama Pratikno akhirnya mengumumkan isi surat tersebut, dan diumumkan bahwa Presiden Jokowi resmi mencalonkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis yang akan segera memasuki masa pensiun.

“Surpres telah kami terima, presiden menyampaikan calon Kapolri dengan nama tuunggal dengan nama Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri,” kata Ketua DPR Puan Maharani saat membacakan surat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2021).

Dengan demikian, DPR RI bisa segera memproses surat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Surat tersebut akan dibahas di Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama perwakilan fraksi di DPR untuk memberikan mandat tersebut kepada Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM.

Komisi III DPR sendiri pada pukul 12.00 WIB hari ini dijadwalkan akan menggelar rapat Pimpinan dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR guna membahas mekanisme uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.

“Kami akan menugaskan komisi untuk melakukan uji kelayakan atau fit and proper, kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dewan,” terang Puan.

Iklan