Dinas ESDM Aceh Angkat Bicara Terkait Penambangan Material Proyek

Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh Said Faisal ST MT. (Ist)
Iklan

Kabid Minerba: Sanksi Pidana Jika Tak Miliki Izin Penambangan Minerba

SINABANG, Waspada.co.id – Waspada.co.id. Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh Said Faisal ST MT, mengimbau penambang atau perusahaan pengelolah Minerba melengkapi izin penambangan resmi.

Hal itu disampaikannya kepada Waspada Online saat dikonfirmasi melalui telepon seluler beberapa waktu lalu. Bukan tampa alasan, sebab kata Said, regulasi hukum terkait Minerba tegas mengatur ancaman pidana terhadap aktivitas penambangan pengelolaan Minerba tanpa izin alias ilegal. Tak terkecuali untuk kebutuhan proyek pembangunan sekalipun termasuk proyek Multiyears.

“Perusahaan penambang pengelola Minerba termasuk material golongan C diwajibkan memiliki Izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ada aktivitas penambangan tampa dokumen yang lengkap, berati itu ilegal dan bisa dipidana,” ujar Said.

Ia menjelaskan, aturan hukum terkait pengelolaan Minerba yang secara luas mencakup perizinian, pengawasan dan pembinaan dituangkan di dalam produk hukum. Seperti, UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba.

iklan

Hanya saja, sebut Said, pengelolaan Minerba di Aceh masih menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, landasannya merujuk pada UU PA. Namun, norma standar dan prosedur tetap mengikuti UU No.3 Tahun 2020 atas perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Artinya, pengelolaan Minerba yang memanfaatkan material pembangunan wajib mengantongi izin.

“Bagi semua yang menggunakan material untuk pembangunan wajib mengambil material pada tempat yang telah memiliki izin usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). Karena secara sanksi pidana telah diatur oleh UU Mineral dan Batubara sesuai dalam pasal 158 dan pasal 161,” demikan kata Kabid Minerba Dinas ESDM Aceh.

Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ESDM, begini penjelasan pasal 158 UU Minerba no 3 tahun 2020;

“Setiap orang yang melakukan penambangan tampa izin sebagaimana yang dimaksud pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sedang pasal 161 berbunyi, “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagai yang dimaksud pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g pasal 104 atau pasal 105 dipidana dengan penjara lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”

Sebelumnya, pendapat serupa juga datang dari Presiden Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Perwakilan Aceh, Muhammad Nur. Intinya, kata dia, pengelolaan mineral dan batubara apalagi menyangkut kebutuhan proyek Multiyears berskala besar wajib melengkapi izin.

“UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 adalah UU yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun untuk Aceh sendiri ada regulasi khusus, dan terkait ini Pemerintah Aceh sedang berjuang. Kalau nanti ditolak, berati pengurusannya beralih ke pusat. Tapi, menurut hemat kami, sebenarnya tidak masalah, mau Pemerntah Pusat atau Aceh. Yang terpenting kami tekankan, penggunaan bahan baku seperti tanah, pasir, batu dan kerikil harus memiliki izin apalagi untuk kebutuhan proyek Multiyears,” terang Muhammad Nur.

Senada dengan hal ini, Ketua Komisi C DPRK Simeulue, Ihya Ulumuddin, menyambut baik ketentuan UU tentang Minerba di Aceh. Katanya, Disamping untuk penertiban penambang terkait eksploitasi material, juga memberi kontribusi bagi daerah.

Penuturan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada media pers, Senin, (11/1), di Kabupaten Simeulue hanya dua perusahaan yang dinyatakan memiliki izin galian C.

“Berdasarkan data print yang kita peroleh dari Dinas Perizinan Pemerintah Aceh beberapa bulan lalu, disimeulue ada dua perusahaan yang memiliki izin yaitu, PT Flamboyan Huma Harta dan CV Lanteng Group. Namun begitu, kita masih menunggu data ter-update,” kata Ihya Ulumuddin di kantor DPRK setempat, Senin (11/1) petang. (wol/ind/d2)

Editor: Agus Utama

Iklan