Kala Gaji Cleaning Service Mengalahkan Gaji Guru Honorer

Ilustrasi/WOL Photo
Iklan

Oleh: Nelly MPd

MENJADI seorang guru dan pendidik itu bukanlah hal yang mudah. Tugasnya berat tak hanya mencerdaskan anak bangsa, guru juga memiliki peran menggantikan orang tua selama berada di sekolah. Oleh sebab itu, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Melihat jasa mereka yang begitu besar, di sekolah gurulah yang menggantikan orang tua dalam memberikan bimbingan dan pengajaran kepada generasi anak bangsa.

Maka, di tangan para guru lah sebenarnya kualitas generasi mendatang dipertaruhkan. Meski tidak bisa dipungkiri, kurikulum pendidikan berperan besar terhadap proses pendidikan, akan tetapi keseriusan proses mendidik yang diberikan seorang guru tidak bisa dipandang remeh. Maka sudah sepantasnya lah para guru mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang begitu besar.

Wujud kemuliaan mereka dapat diberikan penghargaan dalam bentuk baik moral dan penghargaan secara material untuk menjamin kesejahteraan para guru. Namun sangat miris dan prihatin manakala menengok bagaimana nasib para guru terlebih yang honorer di negeri ini. Mirisnya tingkat kesejahteraan yang masih rendah ini dirasakan para guru honorer hampir diseluruh pelosok negeri ini.

Dari tahun ke tahun nasib para guru honorer tak kunjung menemukan peningkatan dalam hal kenaikan gaji maupun kelayakan hidup. Begitu juga yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, seperti dilansir pada media waspada.co.id, memasuki usia ke-75 tahun, ribuan guru honor di Kota Medan berharap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun memiliki pendapatan sama seperti honor yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang ada di jajaran Pemko Medan.

iklan

Menurut ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan Fahrul Lubis alasan berharap diangkat menjadi PNS dikarenakan kebanyakan guru yang mengajar di Kota Medan memiliki masa bakti puluhan tahun. Bukan cuma itu, khusus guru-guru yang terdata K2 sudah validasi data di 2010 dan mengikuti ujian ri 2013. Dan anehnya, sekarang hasil ujiannya itu tidak diumumkan,” ungkapnya.

Fahrul heran dengan cara pandang pejabat-pejabat di Pemko Medan terhadap guru honor. Pasalnya, di Sekretariat DPRD Medan saja, seorang cleaning service bisa mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp3,2 juta per bulan, bahkan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatannya.

Masih menurutnya, sangat berbeda dengan kesejahteraan guru honorer, ada yang nerima gaji Rp400 ribu per bulan dan tak ditanggung pula BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatannya.

Belum lagi kejadian serupa juga menimpa guru honorer di daerah lain. Dari segi gaji di daerah-daerah lain ada dari mereka yang hanya menerima berkisar 200-300 ribu rupiah saja per perbulannya, itupun biasanya kerap kali molor dari tanggal penerimaannya, bahkan ada guru honorer yang tidak di gaji sama sekali.

Padahal faktanya mereka sama-sama melakukan tugas yang sama, yaitu mengajar, piket, mengawasi ujian, mengawasi murid bahkan sering juga menjadi pembina dari kegiatan di sekolah.

Hal ini lah yang kerap membuat para guru honor ini berfikir keras agar dapur keluarga tetap mengepul, mereka di luaran pontang panting mencari pekerjaan tambahan lain. Semua ini mereka lakukan karena upah yang mereka dapatkan tak dapat menopang biaya hidup yang kita ketahui bersama semakin sulit dan semua mahal, terlebih untuk mereka yang sudah memiliki keluarga yaitu anak dan istri.

Karut-marut masalah nasib guru honorer ini memang sudah terjadi sejak lama. Namun negara nampak telah gagal memberi solusi tuntas atas persoalan minimnya kesejahteraan yang sejatinya memang menjadi hak setiap rakyat sekaligus menjadi tugas negara untuk memenuhinya. Negara saat ini nampak tak sungguh-sungguh menganggap bahwa pendidikan adalah investasi masa depan generasi.

Negara pun nampak tak sungguh-sungguh menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban yang seharusnya mendapat prioritas untuk di-ri’ayah/diurus demi kemaslahatan masyarakat dan negara yang lebih besar.

Sehingga wajarlah jika level keseriusan untuk menyelesaikan semua karut marut dunia pendidikan, termasuk soal nasib para guru honorer yang perannya sangat dibutuhkan bahkan menjadi salah satu pilar penting penyelenggaraan pendidikan ini nampaknya masih sangat rendah. Kalah oleh target-target politik dan target pembangunan sektor lain yang secara pragmatis memang lebih bisa menguatkan citra demi melanggengkan kekuasaan.

Sungguh ironis nasib yang menimpa guru honorer di negeri gemah ripah loh jinawi, sebab Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Terbentang pulau-pulaunya dari Sabang sampai Merauke, di sana banyak sekali ditemukan mineral-mineral dan bahan tambang yang memiliki nilai yang mahal. Negara ini punya pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik di dunia yang sekarang dikelola oleh PT Freeport.

Negara ini juga punya cadangan gas alam terbesar di dunia tepatnya di Blok Natuna. Negara ini juga punya hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.549.447 Hektar, dengan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Selain itu, memiliki lautan terluas di dunia, dikelilingi dua samudra, yaitu Pasific dan Hindia hingga tidak heran memiliki jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki negara lain.

Negara ini memiliki tanah yang sangat subur, karena memiliki banyak gunung berapi yang aktif menjadikan tanah di negara ini sangat subur. Terlebih lagi negara ini dilintasi garis khatulistiwa yang banyak terdapat sinar matahari dan hujan.

Terakhir, negara ini punya pemandangan yang sangat eksotis dan lagi-lagi tak ada negara yang bisa menyamainya. Bisa dibayangkan, dengan SDA yang melimpah ruah ini jika dikelola dengan baik oleh negara, maka pasti sejahteralah rakyat Indonesia, termasuk para guru sang pahlawan bangsa.

Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ternyata tidak berkorelasi dengan kesejahteraan guru kita. Sangat disayangkan kekayaan yang melimpah ternyata tidak dikelola oleh negara secara mandiri untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebaliknya, kekayaan itu sebagian besar justru dikuasai asing dan segelintir konglomerat Indonesia. Sekali lagi rakyat menggigit jari.

Alhasil, yang seharusnya negeri ini bisa maju, berdaulat, sejahtera dan mampu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia termasuk menjamin kesejahteraan para guru. Namun, faktanya akibat pengelolaan negara dengan sistem kapitalisme negeri ini miskin papa. Bahkan untuk membiayai belanja negara harus berutang dan mengambil pajak dari rakyat.

Maka sudah saatnya paradigma negara harus lebih memenuhi kewajibannya dalam aspek pendidikan. Pendidikan semestinya mendapat perhatian sedemikian besar dan menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban. Secara konsep, harusnya negara menempatkan ilmu, orang yang berilmu dan mempelajari ilmu ada dalam posisi yang mulia.

Negara harus memberikan perhatian maksimal dalam mewujudkan sistem pendidikan terbaik bagi rakyat dan semua yang terlibat dalam mewujudkannya, termasuk para guru. Berikan hak yang setara bagi para guru honorer dalam hal gajih, sesuai dengan jasa dan jerih payahnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Meminta kepada Pemko tiap-tiap daerah untuk meningkatkan lagi nominal insentif yang diberikan kepada para guru honor. Agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Hal ini tentu saja sejalan dengan bagaimana Islam mengatur dalam hal pendidikan dan kesejahteraan para guru. Banyak literatur menyebutkan kisah-kisah heroik menyangkut perhatian besar penguasa dan berbagai kemudahan yang disediakan negara terhadap layanan pendidikan bagi umat dan para pelaksananya.

Sebut saja dalam urusan pendidikan dalam Islam akan digratiskan negara, adanya santunan bagi pelajar, terdapat lembaga-lembaga pendidikan berkelas dan mudah diakses, pengajihan guru yang fantastis, dan lain-lain adalah perkara-perkara yang lumrah ditemui sepanjang sejarah peradaban Islam yang pernah diterapkan selama berabad-abad lamanya.

Sejarah telah mencatat bahwa guru dalam naungan Islam mendapatkan penghargaan yang tinggi dari negara termaksud pemberian gaji yang melampaui kebutuhannya.

Di riwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad-Dimasyqi, dar al- Wadl-iah bin Atha, bahwasanya ada tiga orang guru di Madimah yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji lima belas dinar (1 dinar = 4,25 gram emas; 15 dinar = 63,75 gram emas; bila saat ini 1 gram emas Rp. 650 ribu, berarti gaji guru pada saat itu setiap bulannya sebesar 41.437.000).

Sungguh luar biasa, dalam naungan Islam para guru akan terjamin kesejahteraannya dan dapat memberi perhatian penuh dalam mendidik anak-anak muridnya tanpa harus dipusingkan lagi untuk membagi waktu dan tenaga untuk mencari tambahan pendapatan. Tidak hanya itu, negara dalam naungan Islam juga menyediakan semua sarana dan prasarana secara cuma-cuma dalam menunjang profesionalitas guru menjalankan tugas mulianya.

Sehingga selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga mendapatkan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Hal ini tentu akan membuat guru bisa fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pencetak SDM berkualitas yang dibutuhkan negara untuk membangun peradaban yang agung dan mulia.

Maka dari itu, tugas negara saat ini dituntut untuk lebih fokus dalam mensejahterakan rakyatnya terlebih bagi guru honorer. Masa depan kemajuan negara terletak pada generasi yang cerdas, generasi harapan bangsa akan diraih dengan memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan para guru, terlebih guru yang masih berstatus honorer. Wallahu A’lam Bisshawab.

*Dosen dan Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat

Iklan