Bertabur Bintang, Kepada Siapa Tongkat Komando Kapolri Diberikan Jokowi?

foto: antara
Iklan
agregasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo disebut sudah memiliki “kunci” dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Publik pun masih bertanya kepada siapa tongkat komando Kapolri diberikan kepada Presiden Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan, pihaknya menghargai hak masyarakat yang berspekulasi ihwal nama-nama pengganti Idham Azis. Namun, Presiden Jokowi telah memiliki kunci atas nama-nama yang akan dipilih.

“Biarkan masyarakat berspekulasi, biarkan masyarakat berkalkulasi. Itu masyarakat punya hak untuk itu tapi Presiden juga punya kunci sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjabat,” ucap Moeldoko saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/12/2020) kemarin.

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut, 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri, pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun akhir Januari 2021.

Dari 13 Komjen, sebanyak enam orang bertugas di internal Polri dan delapan lainnya bertugas di luar Polri. Meski Komjen yang bertugas di internal Polri lebih berpeluang menjadi Kapolri, tapi para Komjen yang bertugas di luar kepolisian juga tetap memiliki peluang yang cukup besar.

iklan

Sementara itu, pengamat sosial Taufan Tuarita mengatakan, saat ini kondisi sosial politik negara sedang diuji. Di tengah eskalasi politik yang tinggi, Presiden pasti membutuhkan Kapolri yang dekat dengannya, “Karena dengan begitulah bisa menterjemahkan maksud dan tujuan presiden untuk pembangunan nasional,” kata pengamat sosial Taufan Tuarita, Rabu (2/12/2020).

Dia berpendapat, pembangunan nasional akan tercipta dengan baik jika situasi politik stabil. “Indonesia membutuhkan Kapolri yang mempunyai pengalaman dalam bidang keamanan dan kemampuan mengelola konflik sosial di masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, seorang Kapolri adalah orang yang harus dekat dengan seluruh kelompok dan ormas terutama organisasi kepemudaan, aktivis sosial dan mahasiswa. “Peran-peran dari kelompok menengah yang mempunyai kapasitas dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat,” tutup Sekjen PB HMI periode 2018-2020 ini.

Iklan