Trump Susun Langkah Keras Hadapi China Jelang Lengser

Donald Trump (AP)
Iklan

WASHINGTON, Waspada.co.id – Pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat menuturkan Presiden Donald Trump merencanakan beberapa langkah keras baru untuk melawan China. Rencana tersebut terungkap di pekan-pekan terakhir masa jabatannya, yang berpotensi membatasi ruang gerak presiden terpilih Joe Biden.

Tanpa rincian lebih lanjut, langkah yang dipertimbangkan termasuk melindungi teknologi AS dari eksploitasi militer China, melawan penangkapan ikan ilegal, dan lebih banyak sanksi terhadap pejabat atau lembaga Partai Komunis atas kekacauan di Hong Kong atau Xinjiang.

“Kecuali Beijing membalikkan arah dan menjadi pemain yang bertanggungjawab di panggung global, presiden AS di masa depan akan merasa bunuh diri secara politik untuk membalikkan tindakan bersejarah Presiden Trump,” kata John Ullyot, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dalam sebuah pernyataan.

Dilansir Straits Times, Senin (16/11), sebelumnya media Axios melaporkan bahwa Trump dapat mengumumkan sanksi atau pembatasan perdagangan terhadap lebih banyak perusahaan, entitas, atau pejabat pemerintah China dengan alasan pelanggaran HAM atau ancaman terhadap keamanan nasional AS.

Sementara itu, Ed Mills, seorang Analis dari Raymond James Financial menulis dalam sebuah catatan yang diterbitkan pada Jumat (13/11) bahwa perusahaan jasa keuangan itu bersiap atas pesanan eksekutif tambahan pada posisi garis keras, yang dibuat dengan cara yang mungkin sulit untuk dibalik.

iklan

Penilaian itu mengikuti perintah eksekutif Trump pada yang melarang investasi Amerika di perusahaan China yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer.

Menurut laporan Axios, perintah tersebut melarang perusahaan investasi dan dana pensiun untuk membeli dan menjual saham 20 perusahaan China yang ditunjuk oleh Pentagon, yang dianggap memiliki hubungan militer pada Juni. Tak hanya itu, 11 perusahaan lainnya juga dimasukkan dalam daftar tersebut pada Agustus lalu.

Dikatakan pula bahwa pejabat administrasi sedang mendiskusikan perluasan daftar tersebut. Selain itu, pemerintahan Trump juga menghadapi tenggat waktu di pertengahan Desember untuk memberikan sanksi kepada setiap bank yang memiliki urusan bisnis dengan pejabat yang diidentifikasi merusak otonomi Hong Kong. (wol/ari/cnnindonesia/d2)

Iklan