Terima DIPA dan TKDD Tahun 2021, Gubsu: Lelang Mulai Desember

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, secara simbolis menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 dari Presiden Joko Widodo di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (25/11).

Penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia. Gubsu mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, sehingga proyek pembangunan sudah langsung bisa berjalan awal tahun 2021.

“Ini segera, Desember ini kita lakukan lelang, Januari sudah bisa berjalan. Penyerapan ini prioritas karena di tengah pandemi, rakyat itu membutuhkan dana segar, harus ada uang berputar itu,” ujar Gubsu usai menerima dokumen DIPA dan TKDD Tahun 2021.

Gubsu memaparkan Pemprovsu mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,4 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp380 miliar untuk tahun 2021.

“Kita tahu bersama, bahwa kita bicara tentang prioritas dalam kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Saya sampaikan DAU Rp7,4 triliun miliar dan DAK Rp380 miliar, kita prioritaskan dana yang bisa dipakai pembangunan murni Rp5 triliun,” ungkapnya.

iklan

Karena itu, anggaran tahun 2021 akan diprioritaskan untuk pangan baik itu pertanian, peternakan maupun perikanan. Namun demikian tetap menganggarkan penanganan Covid-19 atau kesehatan untuk tahun 2021. Mengenai Dana Desa, Edy berharap dialokasikan kepada tiga bidang antara lain penanganan Covid-19 atau kesehatan, pembangunan desa, dan program yang padat karya.

Pada penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual, Presiden meminta kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga segera lelang. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar roda perekonomian bisa langsung tumbuh pada kuartal pertama 2021.

Presiden menyampaikan dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2.75 triliun atau tumbuh 0,4%. Alokasi ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1.032 triliun serta transfer daerah dan Dana Desa Rp795,5 triliun. Fokus APBN Tahun Anggaran 2021 antara lain kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Mengenai vaksin, Presiden mengatakan vaksinasi termasuk ke dalam bagian fokus APBN 2021 untuk penanganan Covid-19. Akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 vaksinasi bisa disalurkan. Namun hal teresebut tetap membutuhkan persiapan yang matang lantaran vaksin akan disalurkan ke 34 provinsi di Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan koordinasi lembaga dan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Pada triwulan ketiga 2020 konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. Hal ini meningkat siginifikan dari kontraksi belanja sebesar minus 6,9% triwulan kedua. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan