Tak Kuorum, Ranperda Pencabutan Perda Pinjaman Daerah Ditunda

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah akhirnya ditunda walau sejumlah Fraksi DPRD Medan telah menyampaikan padangan fraksinya dalam paripurna, Senin (30/11).

Rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE tersebut dihadiri enam fraksi dan Pjs Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinughroho. Selesai penyampaian pemandangan fraksi, Hasyim pun mengumumkan kesimpulan akhir bahwa pengesahan perda ini diskor dan dilanjutkan berikutnya.

“Setelah kita mendengar pendapat yang 6 fraksi, pada kesimpulannya ada 5 faksi menyetujui, 2 fraksi absen dan 1 fraksi tak berpendapat,” sebut Hasyim.

Dalam kesempatan itu, Hasyim menyampaikan pada forum yang terhormat ini sesuai dengan tata tertib DPRD Medan Nomor 1/2020 pasal 14 ayat 1 yang berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Kota Medan, bahwa anggota DPRD Medan 50 0rang, 20 orang yang hadir baik langsung maupun tidak langsung, 30 orang tidak hadir mengikuti paripurna.

“Oleh karena itu, kami sampaikan bahwasanya rapat paripurna untuk pengesahan penandatanganan pada hari ini belum bisa dilaksanakan. Untuk itu, akan laksanakan paripurna mendatang, belum cukup kourm, 20 orang yang hadir 30 orang belum datang,” sebutnya.

iklan

Adapun lima fraksi menyetujui tersebut adalah Fraksi PDIP DPRD Medan yang disampaikan juru bicaranya Edward Hutabarat, Fraksi Gerindra yang disampaikan Haris Kalana Damanik, Fraksi PKS yang disampaikan Rudiawan Sitorus dan Fraksi PAN DPRD Medan yang disampaikan Sudari dan Fraksi Demokrat yang disampaikan Ishak Abror. Sedangkan Fraksi gabungan (Hanura, PSI, PPP) yang disampikan Abdul Rani, sementara dua fraksi lagi tidak hadir.

Alasan Fraksi Hanura, PSI dan PPP sebagaimana disampaikan Abdul Rani, bahwa pembahasan Ranperda pencabutan Perda Nomor 1/2013 tentang Pinjaman Daerah secara prosedural tata aturan yang berlaku belum terpenuhi secara prosedural ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu pihaknya tidak memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan ranperda dimaksud, karena belum ada finalisasinya dari pansus yang membahas ranperda.

“Sesungguhnya hasil finalisasi Pansus lah yang dijadikan acuan dalam memberikan pendapat atas ranperda ini,” tukas Abdul Rani.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan