Selama Pandemi, Kemenkumham Sumut Terima 59.394 Tahanan

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Selama masa pandemi Covid-19 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumut sudah menerima tahanan baru sebanyak 59.394.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kanwil Kemenkumham Sumut, Pujo Harinto, mengatakan jumlah itu berdasarkan data dari 39 UPT lapas dan rutan di Sumut dari April hingga November 2020.

Rinciannya pada April sebanyak 9.427, Mei 8.109, Juni 7.161, Juli 6.580. Kemudian pada Agustus 7.025, September 6.962, Oktober 6.943 dan November 7.187 tahanan. Total tersebut tidak termasuk semua yang sudah inkracht (A3), namun ada yang A1, A2, A4 dan A5.

“Jadi sudah ribuan. Karena itu, sebenarnya kita tidak ada kendala terkait penerimaan tahanan baru di lapas dan rutan di Sumut selama masa Pandemi Covid-19,” bebernya, Senin (30/11).

Dikatakannya bahwa, penerimaan tahanan baru sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga, bila ada tahanan yang reaktif saat dilakukan rapid test, maka akan dikembalikan lagi.

iklan

“Ini kan untuk kewaspadaan kita, bisa jadi mereka membawa virus ke dalam. Walaupun sebelumnya mereka sudah diperiksa, di lapas rutan kita kita ulang lagi agar lebih yakin,” ujarnya.

Ia memastikan, pihaknya tidak akan menolak tahanan baik dari kepolisian maupun kejaksaan sepanjang mengikuti prosedur yang ditetapkan. Terlebih lagi pada 20 Mei lalu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah mengeluarkan surat terkait penerimaan tahanan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan surat tersebut setelah memperhatikan permintaan pihak kepolisian untuk memindahkan tahanan ke lapas/rutan dikarenakan terbatasnya ruang tahanan dan banyaknya tahanan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Dalam surat itu dijelaskan, bahwa kepala Lapas/Rutan/LPKA dapat menerima tahanan yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap yang sudah dieksekusi oleh jaksa,” ungkapnya.

Tetapi, lanjutnya, dengan ketentuan antara lain kapasitas blok/kamar Lapas/Rutan/LPKA harus dipertimbangkan. Tahanan yang diterima harus sudah dilakukan rapid test dengan hasil non reaktif oleh jaksa dan hasilnya dilampirkan.

“Kemudian melakukan skrining suhu tubuh dan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala. Termasuk memberikan masker kain yang wajib dipakai,” ujarnya.

Bahkan, poin lain dalam ketentuan juga disebutkan melakukan isolasi selama 14 hari, bila timbul gejala Covid-19 selama masa isolasi segera berkomunikasi dengan dinas kesehatan setempat untuk pelaksanaan tes PCR yang bila didapati hasil positif, segera dirujuk ke rumah sakit rujukan.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan