Sabrina: Hak Pilih ASN Hanya Direfleksikan di Bilik Suara

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan tentang netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Desember nanti. Meski memiliki hak pilih, ASN hanya boleh merefleksikannya di bilik suara.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina pada webinar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumut bertemakan ‘Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak dan ASN Anti Korupsi’ di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Sabtu (28/11).

Menurut Sabrina, para ASN mesti diberi kesadaran bahwa dalam Pilkada mereka memiliki hak pilih dan hak pilih tersebut direfleksikan dalam bilik suara. Dijelaskan, ASN merupakan salah satu unsur terpenting menjalankan birokrasi pemerintahan.

Dalam Pasal 12 UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, disebutkan pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah serta membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, ASN tidak berpihak kepada kepentingan apapun. Selain pembangunan dan pelayanan publik, netralitas ASN merupakan gambaran kualitas penyelenggaraan Pilkada yang berazas langsung, jujur, dan adil.

iklan

Sabrina yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Sumut mengatakan ada beberapa alasan pelanggaran netralitas ASN. Antara lain, ASN hendak mempertahankan jabatannya hingga memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pasangan calon (paslon). Ditegaskan, ASN yang melanggar netralitas akan diberi sanksi sesuai berat pelanggaran yang dilakukan.

Disampaikan juga, tema webinar ‘Netralitas ASN dan ASN Anti Korupsi’ dipilih lantaran relevan dengan kondisi saat ini. Pasalnya, Pilkada dilakukan pada 9 Desember 2020 yang juga bertepatan Hari Anti Korupsi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Herdensi Adnin, mengatakan ketidaknetralan ASN dapat mencederai asas keadilan pemilu. Menurutnya, ASN memiliki sumber daya atau fasilitas yang dibiayai negara.

Herdensi juga memaparkan contoh ketidaknetralan ASN dalam Pilkada, antara lain berkampanye atau sosialisasi melalui media social, menghadiri deklarasi calon, menjadi panitia kampanye, dan ikut kampanye dengan atribut PNS.

Ketua Tim Korsupgah KPK Sumut, Azril Zah, mengatakan netralitas ASN sangat berkaitan dengan titik rawan korupsi. Rekrutmen, promosi, mutasi atau rotasi jabatan kepegawaian sangat berkaitan dengan ketidaknetralan ASN.

Azril juga memaparkan titik rawan korupsi di pemerintah daerah, antara lain perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD. Selain itu, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan publik serta proses penegakan hukum. (wol/aa/d2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan