Presiden Trump Cukup Satu Periode

Foto: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (zimbio)
Iklan

Oleh: H. Tribuana Said, MDS

Waspada.co.id – WILLIAM (Bill) Jefferson Clinton, George Walker Bush, dan Barrack Husein Obama berturut-turut adalah Presiden Amerika Serikat sebelum Donald John Trump. Clinton, Bush, dan Obama masing-masing berkuasa selama dua periode penuh.

Pengusaha kaya raya di bidang properti dan pariwisata, yang tak mengacuhkan tudingan bahwa utang bisnisnya segunung tapi membantah tidak membayar pajak secara benar, Trump adalah orang ke-45 yang memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika sejak pertama kali diselenggarakan 231 tahun lalu. Kini, dia pun berambisi ikut menoreh sejarah menjadi presiden dua periode berturut-turut.

Siapa calon kepala dan, dalam batas tertentu, wakil kepala pemerintahan AS, negara terkuat secara militer, terkaya di bidang ekonomi, dan penyandang gelar “pemimpin negara-negara demokrasi sedunia”, dengan sendirinya selalu menjadi kajian serius karena kedua tokoh ini dapat memengaruhi (atau sebaliknya dipengaruhi) berbagai sektor kehidupan dan golongan masyarakat, tidak saja di AS sendiri tetapi juga di negara-negara lain, kaya atau miskin, kuat atau lemah.

Maka setiap menghadapi pilpres tiap empat tahun sekali, para capres dan cawapres, bersama para pendukung dalam negeri mereka, terutama elemen-elemen pengurus dan tokoh partai pendukung di ibukota negara, Washington DC, dan di seluruh 50 negara bagian, dan berbagai golongan masyarakat Amerika serta pihak-pihak asing – sahabat apalagi sekutu – masing-masing melihat dari sudut kepentingannya — tidak ayal lagi melibatkan diri langsung atau tidak langsung atau sekurang-kurangnya menghimpun data terkait proses pilpres ini. Paling tidak, para elemen berkepentingan harus siap menghadapi plus-minus agenda “pesta demokrasi” tertua di dunia.

iklan

Bagaimana peluang Trump selaku petahana? Sejumlah pengamat dengan berbagai alasan masing-masing, menentang Trump kembali menjadi presiden. Bagi “pembohong” itu, kata sebagian dari mereka, cukup satu periode saja! Ini satu pernyataan keras yang mungkin baru kali ini dimunculkan dalam perpolitikan Amerika. Selain itu, tercatat ada beberapa label buruk lagi yang digunakan untuk menjatuhkan nama sang petahana. Saya sendiri termasuk pengamat anti-Trump sejak Pilpres 2016. Dalam Pilpres 3 November ini, seandainya saya seorang warga negara AS yang punya hak pilih, saya tetap akan menolak Trump.

Saingan Trump dari Partai Demokrat adalah Joseph (Joe) Robinnete Biden Jr. Bukan capres terkuat, melainkan tipe politisi sentris kebanyakan yang punya rekam jejak sebagai Wakil Presiden AS ke 47 di era Obama dan tentu memiliki arti atau maksud tersendiri, bahwa di masa itu pula Obama memberi sang wakil presiden Medali Kemerdekaan, anugerah kehormatan tertinggi presiden AS (Begitupun, peristiwa ini tidak perlu ditanggapi berlebihan, sebab Obama juga telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi itu kepada sejumlah tokoh berjasa Amerika lainnya, mewakili dunia Hollywood, musik, sains, olahraga, dan sebagainya).

Melalui Capres Biden (dan Cawapres Kamala Harris, seorang wanita gigih sebagai jaksa dan senator California dan terakhir senator di pusat pemerintahan Washington DC), Partai Demokrat tentu berharap tercapainya puncak sukses politik dengan meraih setidaknya 270 suara pemilih dari total 538 gabungan suara pemilih presiden-wakil presiden di DPR dan Senat (Kongres), disebut electoral college. Jika suara mayoritas yang diraih terbebas dari gugatan, maka tamatlah ambisi Trump dan Biden akan dilantik di teras Kongres, di hadapan ratusan ribu saksi hidup dan penonton TV seantero dunia pada bulan Januari 2021, sebagai presiden AS ke-46.

Karena AS menerapkan sistem electoral college, berarti Presiden dan Wakil Presiden Amerika tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh Kongres (mirip Presiden RI era Orde Baru). Kongres meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Pada 3 November ini, rakyat AS akan memilih seluruh 435 anggota DPR di seluruh 50 negara bagian Amerika, ditambah tiga orang mewakili ibukota Washington DC, total 438 elector atau pemilih di DPR (Sebagai ilustrasi, Negara Bagian Kalifornia, dengan jumlah penduduk terbesar, 37.253.956 jiwa, mendapat jatah pemilih terbanyak, yakni 55 elector terdiri dua anggota Senat dan 53 anggota DPR, atau satu elector mewakili 711.000 jiwa. Negara Bagian Vermont dengan jumlah penduduk sedikit, 608.827 jiwa, mendapat tiga elector, atau satu elector mewakili 202.942 jiwa. Sebagai perbandingan New York dengan penduduk 19.378.102 jiwa mendapat jatah 29 elector atau satu elector mewakili 668.239 jiwa).

Beberapa isu-isu tersisa

Begitu panjang sejarah Pilpres Amerika, tetap saja tercatat sejumlah isu besar yang belum tuntas diatasi. Satu contoh adalah sistem electoral college. Konon sistem ini dipilih karena demokrasi berdasarkan satu orang-satu suara digugat karena dapat menjurus ke tirani mayoritas. Di lain pihak, sistem penetapan jumlah elector per negara bagian justru menunjukkan sistem itu tidak demokratis. Seperti dicontohkan di atas, Vermont yang berpenduduk 608.827 orang mendapat tiga elector sedangkan 686.236 penduduk New York hanya mendapat satu elector.

Beberapa bulan menjelang pemungutan suara nasional, kedua partai harus sudah bergerak di seluruh 50 negara bagian, pertama-tama untuk menggerakkan para anggota dan aktivis partai, terpenting di antaranya menyiapkan dan menyebarkan materi kampanye meliputi materi komunikasi publik dalam rangka pemenangan para capres-cawapres dan sebanyak ratusan calon anggota baru atau anggota petahana untuk merebut atau mempertahankan sebanyak 435 kursi DPR (dari total 438 anggota DPR) serta 35 anggota Senat baru (dari total 100 anggota Senat, 65 orang di antaranya adalah anggota petahana). Semua mereka juga perlu terjun lapangan baik untuk bertatap-muka dengan pemilih ataupun memasarkan program partai.

Kegiatan dan logistik kampanye jelas memerlukan sumbangan dana dari banyak donatur. Ditelusuri lebih jauh, praktik ini tidak beda jauh dengan apa yang dinamakan politik transaksional, bahkan “politik uang”. Donatur besar tertentu niscaya merasa berhak untuk menguji manfaat program partai dan atau strategi lokal, nasional, dan bahkan internasional, dari capres-cawapres atau calon DPR dan Senat.

Juga korporasi di tingkat nasional dan negara bagian niscaya akan lebih bersahabat dengan capres-cawapres atau anggota Kongres yang siap mendukung kepentingan korporasi karena terkait langsung masyarakat pemilih, misalnya menyangkut kesejahteraan pekerja bersama keluarga, kehidupan penduduk sekitar dan berbagai kegiatan bisnis setempat. Satu contoh nyata adalah industri energi fosil di negara bagian Pennsylvania. Demi menggalang suara pemilih, tapi juga sejalan dengan visi-misinya, Trump blak-blakan memihak korporasi setempat. Sampai-sampai untuk itu, demikian Biden menuduh, Trump memutarbalikkan strategi energinya untuk membendung pencalonannya.

Mau tidak mau, peran pengaruh kelompok agama dalam mendulang suara tidak dapat dinafikan. Secara terbuka media global telah membeberkan posisi kaum Kristen Evangelical sebagai pendukung loyal Partai Republik dan khususnya Trump. Kelompok agama terbawa ke dalam politik penyelenggaraan pemerintah karena isu-isu seperti aborsi, LGBT, figur-figur konservatif yang ditempatkan di Mahkamah Agung dan mahkamah-mahkamah tingkat negara bagian. Juga karena isu-isu imigrasi, pekerja migran, tembok sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Mengenai sosok Trump dan juga sebagai penutup tulisan ini, guru besar Universitas Columbia dan pemenang Hadiah Nobel untuk ekonomi, Joseph E. Stiglitz, telah menulis esei khusus sangat tajam berjudul “The Republican Threat to the Republic” (project-syndicate.org) dengan menyebutnya “menyerupai (Kaisar Romawi) Nero… yang luar biasa kejam, tidak berperikemanusiaan, dan boleh jadi tokoh politik gila”. Tetapi, perlu dicatat di sini bahwa Stiglitz adalah anggota Partai Demokrat. Jadi, bisa dimaklumi kalau dia mencurahkan opini yang sekeras-kerasnya terhadap presiden dari Partai Republik itu. ***

*Penulis adalah Pemimpin Redaksi Waspada Online dan tokoh pers nasional

Iklan