Limbah Air Domestik Bisa Meningkatkan PAD

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Surianto SH, menilai perlunya masyarakat mengetahui Perda 14/2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Sebab, isi dari perda tersebut mengatur bagiamana pemerintah kota mengendalikan air limbah domestik menjadi bernilai ekonomis dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemko Medan selangkah demi selangkah sudah mempersiapkan infrastrukturnya. Hasil dari limbah yang diolah itu akan dijual kembali oleh Pemko Medan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Ke depan, di halaman atau gang rumah warga akan dipasang pipa. Ada retribusi yang diterapkan, tidak mahal kok. Hanya Rp.3000 per rumah tangga,” katanya saat menggelar sosialisasi perda di Lingkungan I Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (22/11).

Lebih lanjut dikatakan, ada aturan yang perlu diketahui masyarakat maupun perusahaan terkait terbitnya perda 14/2016 ini. Semisal perusahaan yang membuang air limbah domestik ke saluran air umum tanpa memenuhi ketentuan baku mutu air limbah, akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp50 juta.

“Tapi, kalau orang perorangan yang melakukannya, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp10 juta,” jelas pria yang akrab disapa Butong itu.

Lebih lanjut Butong yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Medan menjelaskan,
pada Pasal 10, setiap orang atau badan wajib berusaha melakukan penghematan penggunaan air dalam rangka mereduksi kuantitas air limbah domestik. Mengelola air limbah domestik, sehingga sesuai dengan kriteria yang berlaku.

iklan

Memanfaatkan sarana prasarana sistem terpusat (offsite system) bagi yang tinggal di kota atau kawasan yang sudah memiliki sarana prasarana sistem terpusat.

“Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sudah tersedianya sarana dan prasarana jaringan pipa air limbah, wajib menaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan dan terintegrasi,” ujarnya.

Masih kata Butong, pada Pasal 11 disebutkan setiap orang atau Badan dilarang melakukan penyambungan ke dalam air limbah domestik baik sistem terpusat maupun sistem setempat tanpa izin. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat.

“Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat,” terangnya.

Oleh karena itu, secara tegas perda 14/2016 ini menyebutkan dilarang menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat maupun pengolahan air limbah setempat.

“Dan Pemerintah Kota Medan berkewajiban melindungi warganya dari kerusakan lingkungan dalam bentuk apapun,” pungkasnya. (wol/mrz/data3)

Editor: Agus Utama

Iklan