Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Mahfud MD: Silahkan Dilanjutkan Sesuai Hukum yang Berlaku

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Humas Kemenko Polhukam)
Iklan
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara ihwal tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku kepada lembaga anti rasuah. Hingga kini, sambungnya, pemerintah belum mengetahui pasti apa tindak kejahatan yang dilakukan oleh Edhy Prabowo.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan, atau diduga dilakukan oleh Pak Eddy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).

Pemerintah, lebih lanjut Mahfud, terutama Presiden Joko Widodo sudah berkali kali menyebut bahwa hukum harus ditegakkan secara benar. Menurutnya, hal tersebut jangan pandang bulu kepada siapapun.

“Nah mungkin kita baru akan tahu nanti jam 1 pagi dini hari. Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti jam 1.26 menit,” ucapnya.

iklan

Mahfud kembali menegaskan, pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakan hukum dalam rangka memberantas korupsi. Menurut Mahfud, langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan cara mengeluarkan Perpres nomor 102 Tahun 2020.

Perpres tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi. Bahkan, sambungnya, jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dari Kepolisian.

Akan tetapi, hal itu bisa terjadi jika di kedua institusi tersebut, sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah sampaikan ke KPK, silahkan lakukan dan kita akan membackupnya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Iklan