Demo Thailand Ricuh, Puluhan Orang Luka-luka

Demonstran anti pemerintah melambaikan bendera Thailand, menuntut PM Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya. (AP Photo)
Iklan

BANGKOK, Waspada.co.id – Aksi demo massa pro-demokrasi Thailand berakhir ricuh. Bentrokan antara pedemo dengan polisi yang berusaha mencegah mereka memasuki halaman Parlemen, tidak terhindarkan, Selasa (17/11).

Massa mendesak perubahan konstitusi ketika anggota parlemen memperdebatkan apakah mereka akan mendukung amandemen yang diusulkan.

Menurut informasi dari layanan darurat, sekitar 41 orang terluka, termasuk lima orang yang ditembak di bagian kaki, perut, atau pergelangan tangan. Tidak jelas siapa yang melepaskan tembakan dan jenis peluru yang digunakan.

Polisi membantah pihaknya yang melakukan penembakan dengan mengatakan bahwa mereka telah mematuhi hukum dan standar internasional. Sementara itu, beberapa orang lainnya menderita cedera saat demonstran pro-demokrasi dan massa royalis kerajaan terlibat perkelahian dengan aksi saling melempar batu.

Dalam bentrokan itu, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air yang telah dicampur dengan bahan kimia untuk menahan sekitar seribu demonstran yang mencoba menerobos penghalang kawat berduri untuk memasuki kompleks Parlemen di pinggiran Bangkok.

iklan

Polisi juga menembakkan tabung gas air mata, yang beberapa di antaranya dilemparkan kembali oleh demonstran dan banyak di antara mereka mengenakan helm beserta perlengkapan pelindung lainnya.

Dilansir Associated Press, bentrokan itu terjadi saat tengah hari dan berakhir sekitar enam jam kemudian, ketika para pemimpin aksi protes menghentikan dan mengirim massa pengikutnya pulang.

Itu adalah kekerasan terburuk dalam aksi protes yang berlangsung berbulan-bulan di Thailand, meski sejauh ini polisi telah dua kali menggunakan meriam air dalam menghalau massa.

Anggota parlemen dijadwalkan untuk memberikan suara pada tujuh amandemen konstitusi yang diusulkan dalam sesi gabungan dari DPR terpilih dan Senat yang ditunjuk. Perubahan konstitusi membutuhkan suara bersama dari dua badan tersebut.

Mosi apa pun yang lolos, harus melalui pemungutan suara kedua dan ketiga, setidaknya sebulan setelah pemungutan suara pekan ini. Anggota parlemen telah menunda sesi sebelumnya tanpa memberikan suara pada amandemen yang diusulkan, ini menyebabkan demonstran menuduh pemerintah memiliki itikad buruk.

Selain menyerukan perubahan konstitusi dan reformasi monarki, massa pro-demokrasi juga menginginkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan pemerintahannya lengser.

Demonstran menuturkan Prayuth kembali berkuasa secara tidak adil dalam pemilu tahun lalu karena undang-undang telah diubah untuk mendukung partai pro-militer. Mereka juga menyerukan bahwa konstitusi yang ditulis dan diberlakukan di bawah pemerintahan militer dinilai tidak demokratis.

Tapi tuntutan utama dari demonstran adalah menuntut reformasi monarki yang meyakini bahwa institusi kerajaan terlalu kuat dan tidak memiliki akuntabilitas. (wol/ari/cnnindonesia/data3)

Iklan