JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim menegaskan keputusan pemerintah pusat memberikan izin pembelajaran tatap muka berdasarkan permintaan daerah.
Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
“Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,” terang Nadiem dalam keterangan tertulis.
Dari hasil evaluasi diketahui walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.
Adapun dampak negatif yang dikhawatirkan akan terjadi jika terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka antara lain sebagai berikut.
Ancaman Putus Sekolah
Risiko putus sekolah menjadi makin besar karena anak terpaksa harus bekerja membantu perekonomian keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar juga menjadi penyebab banyak orang tua memutuskan untuk menghentikan anak sekolah.
Kendala Tumbuh Kembang
Perbedaan akses dan kualitas membuat kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda. Hilangnya pembelajaran tatap muka secara berkepanjangan juga berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang baik secara kognitif maupun perkembangan karakter.
Tekanan Psikososial & KDRT
Minimnya interaksi sosial dengan guru, teman serta lingkungan, ditambah tekanan pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan anak stres. Selain itu, banyak juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan tidak terdeteksi karena kurangnya akses dan interaksi dengan pihak luar seperti guru.
Dari dampak itu, kebijakan pembelajaran tatap muka akhirnya dikabulkan dengan syarat tetap mengutamakan protokol kesehatan. Nadiem juga mengatakan penentuan kebijakan harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan.
“Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” tandasnya. (cnnindonesia/ags/data3)
Discussion about this post