Terkait Laporan Tim AMAN Terhadap Wagubsu, Jangan Sampai Rakyat Medan Terpecah

foto: istimewa
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Bawaslu Kota Medan diingatkan untuk bekerja profesional dalam menangani setiap dugaan pelanggaran Pemilu. Sebab selama ini, standar netralitas yang diterapkan penuh dengan intrik dan tafsir yang begitu luas sesuai dengan posisi dan kepentingannya.

Pakar hukum asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Abdul Hakim Siagian menyatakan, setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah sah untuk berpolitik karena dia lahir dari proses politik.

“Bahwa kemudian itu menjadi pelanggaran, harusnya jangan pelanggaran tertentu aja yang diproses. Tetapi itulah politik, kadang-kadang semut di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata sengaja tak ditengok,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (22/10) ihwal pelaporan Tim Hukum Pasangan Calon Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (AMAN) terhadap Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck).

Menurutnya, jangan sampai lantaran persoalan ini rakyat Kota Medan jadi terpecah belah. Apalagi kapasitas Wagubsu Musa Rajekshah saat meresmikan Pesantren Tahfidz Alquran, Yayasan Amal Tahfidz di Jalan Petunia Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Jumat (16/10) lalu itu, juga merupakan tuan rumah dari kegiatan dimaksud.

“Ini juga dari informasi yang saya peroleh di media, bahwa Pak Ijeck hadir di sana karena beliau adalah kader Golkar. Bahwa kemudian ada salah satu paslon yang hadir dan kebetulan didukung oleh Partai Golkar, ini tentu masih relevan,” terangnya.

iklan

Abdul Hakim menyebut, dalam iklim demokrasi setiap orang punya hak untuk mengadukan dugaan pelanggaran di Pilkada. “Mengadu itu kan hak, tapi kita harus bandingkan indikasi-indikasi pelanggaran lainnya. Pelanggaran paling serius adalah protokol kesehatan. Pertanyaannya siapa yang melanggar? Dan kemudian kenapa pelanggaran yang lain itu tidak diproses. Inilah yang kita harapkan (Bawaslu bersikap profesional). Ibarat penyakit jantung tapi kenapa penyakit paru yang diobati. Jangan sampailah begitu,” pungkasnya.

Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Faisal Riza mengemukakan, secara politik bisa saja diterima argumen bahwa kapasitas Ijeck hadir untuk meresmikan rumah Alquran tersebut, lantaran dia adalah seorang kader Golkar.

Meski begitu diakuinya, personal figur Ijeck memang menarik perhatian publik sehingga pertemuan Bobby dan Ijeck dinilai bagian dari memengaruhi pendukungnya di Medan untuk mendukung Bobby.

“Ini terlihat jelas dari keberatan tim lawan. Pihak lawan, seperti Salman wakil Akhyar, beberapa waktu lalu juga berusaha menarik beberapa diksi politik yang terasosiasi dengan Eramas dan Ijeck. Pendukung Ijeck itu banyak jadi masyarakat memang antusias melihat kemana Ijeck bergerak dan mendukung. Secara kasus Pilgubsu 2018, pendukung Eramas sangat besar di Medan. Ini peluang yang sangat besar untuk dikelola agar menang,” katanya.

Amatan wartawan, Ijeck memang sering mengunjungi acara-acara keagamaan sebelum masa kampanye Pilkada serentak 2020 dimulai. Kegiatan tersebut bahkan sudah Ijeck lakukan sebelum menjadi Wagubsu. Terlebih dalam mendorong pendirian rumah Alquran, bersilaturahmi ke berbagai pesantren, pengajian, dan tokoh-tokoh agama di Sumut. (wol/lvz/pel/d2)

Iklan