Tanggapi Isu Ancaman SKCK Bagi Pelajar, Ini Tanggapan LBH Medan dan Praktisi Hukum

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Mencuatnya isu ancaman pencatatan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pelajar yang ikut demonstrasi terkait penolakan Omnibus Law di berbagai daerah.

Menanggapi hal tesebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, mengatakan langkah ancaman tersebut justru yang melanggar undang-undang.

“Demonstrasi adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya sehingga itu bukanlah kejahatan karena jelas diatur dalam undang-undang. Justru tindakan pengancaman itu yang melanggar undang-undang,” ucap kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak, Sabtu (17/10).

Menurut Maswan, SKCK tersebut seharusnya tetap diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan untuk memenuhi persyaratan.

“Orang yang meminta SKCK tersebut bukanlah pelaku kejahatan, Demonstrasi adalah sebuah tindakan yang menjadi hak setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya,” ungkap Maswan.

iklan

Senada dengan hal itu Praktisi Hukum, Joni Sandri Ritonga, menyayangkan atensi pihak kepolisian yang akan mempersulit penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Pelajar yang tidak melakukan perbuatan pidana, tidak boleh mendapatkan catatan kriminal. Apalagi hanya karena mereka pernah ikut serta berpendapat dalam demonstrasi,” ujarnya.

Menurut Joni, jikalau ada anak-anak yang terbukti melakukan kerusuhan, maka seharusnya diproses hukum sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Selesaikan masalah anak-anak pendemo yang terbukti rusuh, melakukan kekerasan, melakukan pembakaran, dan tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundangan yang ada, yaitu UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),” pungkasnya.(wol/man/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan