MEDAN, Waspada.co.id – Bursa seleksi pemilihan Direktur Utama PDAM Tirtanadi akan memasuki tahap penetapan oleh Gubernur Sumatera Utara. Sebelumnya sudah dilakukan seleksi ujian tertulis, assessment test, presentasi makalah dan wawancara yang meloloskan 10 orang dari total 21 orang yang mengikuti seleksi.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Dr H. Sakhyan Asmara, berpendapat proses yang dijalankan oleh Panitia Seleksi (Pansel) dengan beberapa tes seperti tes tertulis, assessment, presentasi makalah dan wawancara tersebut harus dilakukan secara fair dan objektif.
“Kemarin sudah selesai tes tertulis, assessment, presentasi makalah dan wawancara semoga penetapan Dirut PDAM Tirtanadi oleh Gubernur Sumut benar-benar dilakukan secara objektif menghasilkan pemimpin yang berkualitas, profesional dan bermartabat,” katanya saat berbincang dengan Waspada Online, Senin (5/10).
Lebih lanjut kata Sakhyan, Pansel sudah bekerja sesuai dengan jadwal dan regulasi yang ditetapkan. Namun menurutnya, walaupun Pansel memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian, hendaknya harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan terpengaruh oleh intervensi dari berbagai pihak.
Disebutkan, Pansel harus dapat menjaga integritasnya agar masyarakat benar-benar percaya hasil kerja Pansel. “Jangan nanti kerja Pansel dinilai semu dan hanya formalitas, karena penetapan Dirut Tirtanadi tidak dilakukan secara objektif sesuai hasil test dan penilaian performa dari para calon yang ikut seleksi,” ungkap Sakhyan.
“PDAM Tirtanadi ini kan perusahan daerah yang mengelola air minum, selain untuk layanan sosial ada juga bisnisnya, karena penggunaan air PDAM itu dibayar oleh masyarakat dan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Jadi pengelolaannya harus profesional, dari orang yang memahami serta memiliki pendidikan yang mumpuni tentang cara mengelola air,” ucap Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ‘Pembangunan’ (STIK-P) Medan itu.
Oleh sebab itu menurut Sakhyan, selain hasil tes, Pansel juga harus melihat pengalaman serta pendidikan yang dimiliki oleh para calon Direktur Utama dalam mengelola air. Kriteria ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting,” ungkapnya.
Sakhyan mengingatkan, Gubernur selaku “user” yang akan menetapkan Dirut PDAM agar tetap konsisten dengan misi ‘Sumut Bermartabat’. Jangan salah pilih. “Calon Dirut harus bebas dari kasus, bersih dan tidak pernah mempunyai masalah. Dari 10 orang itu pasti ada yang bersih, Pak Gubernur harus benar-benar objektif,” kata mantan Kadispora Sumut tersebut.
Reputasi dan komitmen Gubernur diuji dalam penetapan Dirut PDAM ini, apakah Gubsu masih konsisten dengan slogan kampanye nya untuk menjadikan ‘Sumut Bermartabat’, beber mantan Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang malang melintang jadi pejabat di Sumut dan di tingkat pusat itu. (wol/man/data2)
