Presiden Jokowi Akui Komunikasi Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perlu Diperbaiki

Foto: Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id– Jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/10/2020) pukul 11.00-12.30 WIB. Dalam kesempatan itu Jokowi mengakui bahwa komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) perlu diperbaiki.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti melalui keterangan pers tertulisnya kepada wartawan. Adapun jajaran elite Persyarikatan antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sutrisno Raharjo. Sedangkan Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat,” ucapnya.

“Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah. Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” tambah dia.

Sementara itu, lanjut Mu’ti, Haedar Nashir mengapresiasi sikap Jokowi dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah serta berbagai elemen masyarakat. Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden.

iklan

“Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya. Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama,” pungkas Mu’ti.

Iklan