Pilkada Serentak 2020, Wagubsu: Calon Kepala Daerah Harus Bersaing Sehat

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Desember mendatang. Calon kepala daerah, baik baru maupun petahana, diingatkan agar bersaing secara sehat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah saat menjadi narasumber siaran Live Interaktif Ruang Publik TVRI di Studio TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (1/10). Tema yang diperbincangkan adalah ‘Pencegahan Korupsi dan Politik Uang dalam Pilkada Sumut 2020’.

“Bersaing secara sehat dan jujur di setiap tahapan. Khususnya saat ini sudah memasuki kampanye, taati protokol kesehatan karena Pilkada berlangsung di masa pandemi. Lalu, tentunya tidak melakukan praktik-praktik melanggar hukum seperti korupsi dan politik uang,” ujar Wagub.

Pemprovsu, lanjut Wagubsu, tentunya senantiasa menjalin sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penyelenggara Pemilu untuk mengawal Pilkada terlaksana dengan baik. Karena itu, 10 pejabat Pemprovsu telah dikukuhkan menjadi Pjs Bupati/Wali Kota dan diharapkan membantu jaga netralitas dan kesuksesan Pilkada di daerah.

Wagub berharap masyarakat memanfaatkan dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Tidak hanya penyelenggara Pemilu dan para calon kepala daerah, masyarakat juga diharapkan memperhatikan protokol kesehatan saat mengikuti proses pencoblosan.

iklan

“Intinya, kita berharap Pilkada terselenggara dengan sukses tanpa memperburuk kondisi pandemi. Mari kerja sama saling sinergi menyukseskan Pilkada dengan protokol kesehatan ketat, bersaing sehat, dan jujur,” ujar Wagubsu.

Sebelumnya, Kepala Satgas Korwil I KPK Maruli Tua Manurung yang turut bergabung melalui video konferensi juga menekankan agar para calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 bersaing sehat. Disebutkan, potensi-potensi penyelewengan bansos Covid-19 untuk Pilkada menjadi salah satu fokus perhatian dan pengawasan KPK.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, menyampaikan sejauh ini belum ada laporan yang diterima dari masyarakat terkait politik uang di masa kampanye. Namun demikian, pemantauan terus ditingkatkan khususnya 13 kabupaten/kota petahana atau kabupaten/kota lainnya di mana calon yang maju memiliki ikatan kerabat dengan kepala daerah sebelumnya.

“Praktik politik uang yang sekarang kita antisipasi itu adalah e-money atau uang virtual. Cukup sulit melacaknya. Namun kami ingatkan kepada seluruh masyarakat, jika terbukti ada praktik politik uang, pemberi, dan penerima bisa dikenakan sanksi minimal hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” tutur Syafrida. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan