Pertama Kalinya, KPK Usul Pengadaan Mobil Dinas Bagi Pimpinan di 2021

Jubir KPK, Ali Fikri.
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk pertama kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewas, dan pejabat struktural KPK di tahun 2021.

Jubir KPK Ali Fikri, mengatakan perlu kami sampaikan bahwa usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas di lingkungan KPK tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan, dewas, dan pejabat struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan.

“Proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional. Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR,” jelas Ali saat dikonfirmasi Waspada Online, Sabtu (17/10) pagi.

Ali juga mengatakan, dilanjutkan dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020.

“Sementara terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usulan yang disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

iklan

“Selama ini pimpinan, dewas, pejabat struktural, dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Khusus Pimpinan dan Dewas KPK ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji,” ungkapnya.

Namun demikian, lanjut Jubir itu, jika kendaraan dinas nantinya dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda.

“Namun demikian kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran pengadaan mobil dinas jabatan tersebut, dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan