Pasal 46 di UU Ciptaker Dihapus, Istana: Setneg Justru Lakukan Tugasnya dengan Baik

Dini Shanti Purwono (Ist)
Iklan
agregasi

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumnya mengonfirmasi bahwa jumlah halaman Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) terbaru adalah 1.187 halaman. Namun pada versi ini, ternyata terdapat satu pasal yang dihapus yakni pasal 46 terkait Minerba.

“Intinya Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam undang-undang existing,” kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, Jumat (23/10/2020).

Ditanyakan apakah diperbolehkan melakukan perubahan setelah UU disahkan dalam sidang paripurna, Dini mengatakan, selama tidak mengubah substansi tak masalah.

“Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo. Justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR,” ucapnya.

Menurutnya, dalam hal ini Sekretariat Negara melakukan tugasnya dengan baik. Dengan begitu, naskah UU sesuai dengan apa yang disepakati dalam rapat panja di DPR.

iklan

“Setneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Ciptaker dan mengomunikasikan hal tersebut dengan DPR,” katanya.

“Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja,” tuturnya.

Iklan