JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyinggung soal isu ideologi negara yang menjadi salah satu pembahasan dalam peristiwa Sumpah Pemuda.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam seminar Internasional dalam rangka memperingati hari santri dan hari sumpah pemuda. Dalam penyelenggaraan ini, BPIP turut bekerja sama dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Mahfud mengatakan, pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda dari seluruh bangsa berkumpul di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dari pertemuan itu, tercapailah satu kesimpulan yang disebut sumpah pemuda.
Kemudian, kata dia, deklarasi ini kemudian disampaikan kepada para pendiri bangsa dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia.
“Salah satu isu yang mendominasi dari wacana tersebut antara lain isu ideologi negara. Apakah Indonesia akan menjadi negara demokrasi atau sekuler,” kata Mahfud dalam paparannya di acara seminar internasional tersebut yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2020).
Mengingat, kata dia, Indonesia merupakan tempat dari beragamnya suku dan etnis. Di sisi lain, mayoritas penduduk Indonesia merupakan mayoritas muslim.
Dalam pembahasan itu, kata Mahfud, agama menjadi salah satu point yang menjadi sebuah perdebatan.
“Ada satu perdebatan antara elemen muslim yang ingin memasukkan Islam pro untuk ideologi negara sedangkan kelompok nasionalis tidak berpihak pada ide tersebut,” ujarnya.
Kendati demikian, saat itu, para pendiri bangsa mengambil sikap yang sangat bijaksana dengan menunjukkan bahwa saling menghormati sebagai esensi dari hidup berdampingan secara damai.
Para pendiri bangsa mengakui ideologi negara seharusnya tidak hanya tertuju pada agama tertentu saja. Namun mereka menyadari bahwa nilai-nilai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia harus berada di dalam prinsip ideologi negara.
“Nilai agama dan kepercayaaan yang ada harus termaktub ke dalam sila pertama ketuhanan yang maha esa. Ini dilihat sebagai jalan tengah,” tutur dia.
Mahfud menyebut keputusan pendiri bangsa saat itu tidak mendekatkan pada kaum mayoritas atau minoritas. Sebaliknya, mereka mengedepankam rasa saling toleransi, saling menghormati, dan saling memahami.
“Para pendiri kita sudah menunjukkan rahmatan lil alamin,menunjukkan nilai bhineka tunggal ika, musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Oleh karenanya kita harus bangga atas warisan pendiri kita,” pungkasnya.
