LBH Medan Minta Presiden Perintahkan Kapolri Untuk Taat Hukum

Kepala Divisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Maswan Tambak (WOL Photo)
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai Polri telah melakukan pengulangan kesalahan dalam menyikapi aksi massa khususnya dalam menolak UU Omnibus Law.

Pasalnya, waktu lalu ketika Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT) menggelar aksi damai untuk menolak Omnibus Law di seputar bundaran titik nol kantor pos di bubar paksa oleh pihak kepolisian.

“Dari peristiwa tersebut dapat dilihat pengulangan kesalahan-kesalahan dengan pola arogansi yang menabrak/menerobos barisan massa aksi dengan kendaraan, menembakkan gas air mata ke arah massa aksi yang tidak melakukan pelanggaran atau perlawanan, melakukan pelecehan verbal kepada massa aksi perempuan dimana hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Maswan Tambak selaku kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota Medan, Kamis (22/10).

Maswan menjelaskan Pasal 28 UUD 1945 Jo. UU No. 09 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Jo. Pasal 7 Ayat 1 Perkapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Jo. Pasal 24 Perkapolri Nomor 09 Tahun 2008.

Jika pola kesalahan yang sama terus terjadi, lanjut Maswan, itu artinya ada kesalahan menjalankan fungsi oleh polri dalam menyikapi massa aksi dimana kesalahan tersebut juga hanya akan melahirkan kesenjangan hubungan massa aksi dengan kepolisian yang berkelanjutan.

iklan

“Dari rangkaian refresifitas ini juga harusnya dipandang sebagai dampak buruk omnibus law yang Pemerintah dan DPR RI juga turut bertanggung jawab. Oleh karena itu LBH Medan Meminta agar Presiden RI memerintahkan Kapolri agar taat hukum dalam menyikapi massa aksi,” pungkas Maswan (wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan