KontraS Sumut menilai Pengamanan Unjuk Rasa UU Omnibus Law Berlebihan

Foto: Staf Advokasi Kontras Sumatera Utara Ali Isnandar SH
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Disahkannya Undang Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Pada 5 Oktober lalu menuai banyak protes dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari buruh, petani, mahasiswa, masyarakat adat, seniman, penggiat lingkungan, perempuan, dan hingga pelajar.

Begitupun di Sumatera Utara, sejak dua minggu belakangan, aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja berlangsung secara massif.

Di Kota Medan, 243 orang massa aksi ditangkap saat aksi tanggal 8 Oktober 2020. Setelah dilakukan pemeriksaan 24 orang dinyatakan sebagai tersangka. Keesokan harinya tanggal 9 Oktober 468 orang ditangkap, dengan 5 orang menjadi tersangka.

Tidak hanya itu di Kabupaten Batubara, 45 orang ditangkap, 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Serta di Labuhanbatu, aksi juga diwarnai dengan kericuhan yang berujung pada penangkapan 9 orang.

Begitupun dengan kota Padang Sidimpuan, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka pasca aksi tanggal 8 Oktober lalu. Jumlah ini mungkin saja akan terus bertambah, mengingat sampai sekarang pihak kepolisian masih memburu orang-orang yang diduga terlibat kericuhan pada aksi tersebut.

iklan

Menanggapi hal tersebut Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) memberikan kritik keras terhadap aparat kepolisian yang melakukan pengamanan aksi menolak UU Cipta kerja di Sumatera Utara.

KontraS menilai Pendekatan dalam mengatasi gejolak aksi unjuk rasa masih menggunakan cara konvensional, refresif, dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Demikian disampaikan Staf Advokasi Kontras Sumatera Utara Ali Isnandar, SH kepada Waspada Online saat dikonfirmasi, Jumat (23/10).

“Dari pemantauan yang dilakukan KontraS, ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Salah satunya yakni penggunaan kekuatan yang berlebih-lebihan, tidak proporsional dengan tingkat ancaman yang akan dihadapi, bahkan cenderung arogan,” kata Ali.

Lebih lanjut Ali menyebutkan, Pembubaran aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR SUMUT) pada tanggal 20 Oktober kemarin merupakan bentuk arogansi dari pihak kepolisian.

“Massa yang sedang longmarch malah diintimidasi, dipecah dan ditembak gas air mata. Padahal jelas dalam Perkap nomor 7 Tahun 2012 disebutkan, polisi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara professional tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” sebutnya.

Selain itu, Ali juga mengungkapkan, KontraS Sumut juga menyoroti model penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap massa aksi. Menurutnya banyak massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang. dengan dalih “mengamankan”.

“Dalam KUHAP tidak ada istilah mengamankan. Yang ada itu istilah
penangkapan. Maka orang yang ditangkap harus diberikan surat penangkapan dan harusnya ditujukan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan,” ujarnya.

“Penangkapan secara semena-mena tanpa ada surat penangkapan jelas-jelas menghina nalar publik dan melanggar undang-undang. Apalagi di tengah situasi aksi demonstrasi,
tentu itu bukan langkah bijaksana,” tambahnya.

Untuk itu, kata Ali, KontraS mendesak dilakukannya evaluasi terhadap cara pengamanan unjuk rasa UU Cipta kerja. Penggunaan kekuatan berlebihan, praktek kekerasan, pembubaran aksi, penangkapan sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Yang kita takutkan, ke depan ini bisa jadi pembenaran untuk membatasi orang-orang yang hendak bersuara dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, kami berharap besar agar Komnas HAM dan Kompolnas mengambil langkah konkret,” ungkapnya.

Ali juga menyarankan Komnas HAM dan Kompolnas agar melakukan kajian dan investigasi untuk mengambil langkah hukum ataupun administratif. Terkait menyebarnya tindakan refresif kepolisian di berbagai daerah dalam pengamanan ujuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

“Sebab jika kedua lembaga ini diam maka hak asasi manusia hanya akan menjadi coretan tanpa makna di dalam undang-undang,” pungkasnya.(wol/man/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan