Ini Sanksi Tepat untuk Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Ilustrasi
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Perkumpulan dai dan mubalig Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) memberikan apresiasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dinilai sudah mulai tegas atas pelanggaran Covid-19 saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020).

“Kami mengapresiasi atas tindakan tegas Bawaslu di Pilkada 2020. Mulai dari peringatan tertulis, membubarkan kerumunan massa hingga ancaman dipolisikan bagi pasangan calon (paslon) dan timnya melanggar protokol kesehatan Covid-19,” kata Koordinator Nasional JIK, Irfaan Sanoesi, Sabtu (10/10).

Irfaan pun berharap agar Bawaslu memberikan tindakan yang membuat jera bagi paslon dan tim kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Kata Irfaan, pihaknya mencatat ada jenis pelanggaran di berbagai daerah, mulai upaya mengerahkan atau melampaui batas massa yang ditentukan.

“Sejauh ini, Bawaslu menjalin kerja sama dengan stakeholder melakukan tindakan yang cukup memberikan efek jera. Contohnya di Kabupaten Sukabumi, Bawaslu mengancam akan mempolisikan pelanggar protokol kesehatan. Ini menjadi poin tersendiri bagi Bawaslu Sukabumi,” tegasnya.

Dikatakan, aturan mendiskualifikasi akan menuntut paslon dan tim menggelar kampanye sehat dan kreatif, berhati-hati, dan terpenting saling menjaga keselamatan sesama.

iklan

“JIK memohon agar stakeholders Pilkada 2020 mengakomodir sanksi diskualifikasi. Ini akan mendorong paslon dan timnya untuk saling menjaga. Ini yang paling penting,” tuturnya mengimbau semua lapisan masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

“Jangan kendor pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan. Kita tidak menghendaki Pilkada Serentak 2020 menjadi momok klaster virus Corona di Indonesia,” pungkasnya. (wol/aa/okz/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan