Hasil Raker DPRD Medan, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perda

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, menyebutkan dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, maka seluruh rencana kerja DPRD Kota Medan senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD.

Yang pertama pembentukan perda, kedua anggaran, dan ketiga pengawasan dalam rangka representasi masyarakat Kota Medan. Hal ini disampaikannya dalam sidang Paripurna Penyampaian Laporan Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2021 di gedung DPRD Medan, Senin (26/10).

Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, sebut Rajudin, dilaksanakan oleh DPRD Kota Medan melalui aset kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rajuddin menambahkan, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama Wali Kota, DPRD Diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan perantara hukum daerah berupa peraturan daerah yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan daerah istimewa, yang indentik dengan DPRD Kota Medan. DPRD Diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah bersama Wali Kota Medan yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan ke depan,” kata Rajuddin Sagala.

iklan

Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Wali Kota, agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam perencanaan program pembangunan daerah seperti Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan perwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Maka DPRD Kota Medan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta ranperda tentang APBD bersama Wali Kota sesuai arah dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” ucapnya.

Dalam keterangan akhirnya, rencana kerja DPRD Kota Medan tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga perwakilan Rakyat daerah seperti peningkatan sumber daya manusia bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan agar profesionalismenya meningkat serta lebih baik.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan