EDITORIAL: UU Ciptaker Mulai Masuki Babak Baru

Ilustrasi
Iklan

Waspada.co.id – Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tampaknya mulai memasuki babak baru. Hal tersebut ditandai dengan adanya revisi yang terjadi meski sudah disahkan sejak 5 Oktober lalu. Dan permasalahan ini juga sudah merebak di sejumlah kalangan, sehingga ditakutkan akan menimbulkan polemik baru.

Adanya perubahan atau revisi yang terjadi ini bukan tanpa dasar, mengingat ini tidak terlepas dari pernyataan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, yang mengatakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengusulkan revisi draf UU.

Draf yang dimaksud adalah yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPR ke Istana pada 14 Oktober lalu, jumlah halamannya 812. Dikatakan Mulyanto, ada usulan revisi atas draf yang sudah dikirim ke Presiden.

Mulyanto juga mengatakan usulan revisi sebanyak 158 item dalam 88 halaman. Setneg mengajukan revisi berselang dua hari setelah dokumen final diterima, yaitu 16 Oktober. Dirinya bahkan memperlihatkan foto tangkapan layar salah satu halaman yang direvisi.

Yaitu pada pasal 65 ayat (3) yang berbunyi, “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.” Isi revisi berupa penambahan diksi ‘ayat’ sebelum angka dua dalam kurung di dalam pasal tersebut menjadi berbunyi, “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.”

iklan

Dengan adanya revisi ini membuat naskah draf Omnibus Law kembali mengalami perubahan jumlah halaman usai diserahkan DPR ke pemerintah. Jumlah halaman draf final yang diserahkan DPR ke pemerintah sebanyak 812, tetapi kini bertambah 375 menjadi 1.187.

Tak hanya itu, kabar terbaru jika adanya pasal yang dihapus dalam UU Cipta Kerja. Yakni Pasal 46 Undang-Undang 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dihapus oleh Kementerian Sekretariat Negara di dalam UU Cipta Kerja. Alasan pasal tersebut dihapus karena tidak memiliki perbedaan dengan yang tertuang di UU 22/2001. Untuk itu dinilai tidak perlu lagi dicantumkan.

Tentunya polemik yang terjadi inikan dikhawatirkan akan menjadi persoalan baru yang bisa memicu kemarahan orang-orang yang menilai bila undang-undang ini memang akan dampak buruk bagi sejumlah pihak, seperti para buruh.

Kenapa? sejak awal saja sudah banyak kesimpangsiuran yang terjadi, mulai dari halaman UU Ciptaker yang sering berubah, hingga adanya penghilangan pasal dari undang-undang tersebut.

Ditambah lagi memang sejumlah pengamat menilai bila perubahan naskah Omnibus law UU Cipta Kerja usai disahkan dalam sidang paripurna 5 Oktober 2020 merupakan masalah yang sangat serius.

Pasalnya, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi persoalan serius, pertama terkait sidang paripurna dengan agenda pengesahan seharusnya tidak ada lagi opsi revisi, perbaikan naskah dilakukan pada sidang-sidang sebelumnya.

Sehingga naskah yang telah disahkan, seharusnya naskah final yang sama sekali tidak bisa diubah, jangankan berbeda hingga berhalaman, berbeda atau hilang satu kata saja merupakan persoalan serius. Selain itu, soal proses legislasi yang seolah tidak terbuka. Tentunya, kondisi ini bisa dibuktikan dengan minimnya informasi publik di DPR selama proses kajian naskah.

Pada akhirnya diharapkan tentu drama atau babak baru dari UU Ciptaker ini bisa segera berakhir. Karena pemerintah dan DPR yang dalam hal ini dianggap paling berwenang terkait Omnibus Law bisa kembali fokus untuk mengurusi hal-hal lainnya dengan memprioritaskan kepentingan rakyat. (**)

Iklan