EDITORIAL: Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Mulai Pandemi Hingga Demonstrasi

Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto: Okezone)
Iklan

Waspada.co.id – Tak terasa, tepat pada 20 Oktober 2020 kemarin genap satu tahun Indonesia dipimpin oleh pasangan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin di periode kedua ini. Seperti diketahui, Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Di hari itu, dalam acara pelantikan pada Sidang Paripurna MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jokowi-Ma’ruf mengucap sumpah untuk menunaikan kewajibannya. Dalam satu tahun Jokowi memimpin, memang sejumlah persoalan serta polemi seakan turut mewarnai masa kepemimpinannya.

Sejauh ini memang permasalahan terkait demonstrasi dan Pandemi Covid-19 yang paling banyak menyita perhatian. Tercatat, demonstrasi mahasiswa menolak sederet rancangan undang-undang (RUU) dan pelemahan KPK terjadi sejak sebulan sebelum hari pelantikan Jokowi-Ma’ruf. Demo-demo di berbagai daerah itu banyak yang berujung kerusuhan.

Teranyar, yang tengah menghangat, aksi massa dan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja yang masih terus bergulir sejak DPR mengesahkan RUU tersebut menjadi UU dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.

Polemik mengenai UU Cipta Kerja juga diwarnai dengan informasi yang simpang siur. Salah satunya adalah tentang draf resmi RUU Cipta Kerja yang beredar dalam versi berbeda-beda di masyarakat, bahkan setelah RUU itu disahkan menjadi UU.

iklan

Memang demonstrasi yang damai merupakan wujud dari sebuah negara yang mengusung sistem demokrasi. Sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Hanya saja harusnya aksi unjuk rasa yang niatnya menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap kebijakan pemerintah tidak dikotori dengan kericuhan yang justru merugikan banyak pihak. Dan ini tentunya haruslah dievaluasi, sehingga pemerintah dan rakyat bisa bersinergi dalam negara yang berdemokrasi ini.

Tak sampai di situ, usai dilantik, pemeritahan yang mengusung slogan Indonesia Maju ini disambut dengan berbagai dinamika politik yang terjadi. Hingga akhirnya Indonesia dilanda pandemi Covid-19, yang hingga kini sudah menelan belasan ribuan korban jiwa tepatnya 12.857 (sumber: Website Satgas Covid-19 nasional) per tanggal 21 Oktober 2020.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini sendiri juga banyak terjadi pro kontra di kalangan masyarakat terkait solusi yang diberikan pemerintah terhadap rakyatnya. Mulai dari kebijakan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020.

Lalu, pembebasan napi dalam program asimilasi yang dilakukan Kementerian Hukm dan HAM (Kemenkumham). Larangan mudik saat hari raya Idul Fitri, dan lainnya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengakui masih banyak kekurangan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Menurut Moeldoko, banyak agenda pemerintah terhalang karena pandemi Covid-19.

Ada beberapa hal yang menjadi koreksi dan masukan. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja secara sempurna karena kesempurnaan bukan milik manusia. Tapi, pemerintah selalu ingin memperbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam Laporan Tahunan 2020 yang dibuat oleh KSP, Moeldoko sebelumnya telah membeberkan capaian pemerintah. Mulai dari bidang pembangunan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan regulasi; penyederhanaan birokrasi; hingga transformasi ekonomi.

Salah satu laporan yang menarik adalah Omnibus Law Cipta Kerja juga masuk dalam jajaran capaian pemerintah dalam penyederhanaan regulasi. Undang-Undang Cipta Kerja disebut meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan.

Tentu apapun itu klaim dari pemerintah, tentu rakyat tetap berharap agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat. Bukan individu apalagi golongan. (***)

Iklan