EDITORIAL: Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Ditunda

Ilustrasi (WOL Photo)
Iklan

Waspada.co.id – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia, dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang.

Tercatat dari website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), pada pilkada serentak tahun ini, terdapat 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. Serta sejumlah kota besar yang merayakan pesta rakyat ini di antaranya Kota Medan, Surabaya, Makassar, dan Tangerang Selatan.

Berbeda dari periode-periode pilkada sebelumnya, pilkada tahun ini pun masih mendapatkan pertentangan untuk diselenggarakan, atau dengan kata lain diminta untuk ditunda. Permintaan ini datang dari sejumlah pihak, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan.

Permintaan penundaan pilkada serentak ini juga sempat datang dari Komnas HAM. Lalu, ormas Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga mendesak penundaan pilkada.

iklan

Alasannya tentu tidak lain karena masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, dan potensial menambah jumlah kasus positif Covid-19. Kenapa potensial? Karena mirisnya, masih banyak pula masyarakat yang tidak patuh untuk menggunakan protokol kesehatan.

Faktanya per tanggal 28 Oktober 2020 saja, jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 sudah menembus angka 400 ribu jiwa, dan yang meninggal dunia sebesar 13.621 orang. Meski pemerintah melalui Satuan Tugas Covid-19 mengatakan di Indonesia sudah mengalami trend penurunan, tapi angka-angka yang tertera di atas itu bisa bertambah kalau tidak diantisipasi dengan baik.

Alasan lainnya tentu penanganan Covid-19 membutuhkan banyak anggaran, hingga mencapai triliunan rupiah. Maka alangkah bijaknya kalaulah anggaran penyelenggaraan pilkada dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Namun kalaupun memang akhirnya tetap dipaksakan maka akan besar peluang jumlah golput (tidak memilih) pada pilkada akan sangat besar. Pasalnya, tanpa adanya pandemi Covid-19 ini saja sikap apatis masyarakat terhadap pilkada sudah cukup tinggi, konon lagi bila pandemi seperti ini. Menjaga kesehatan dari virus Corona akan menjadi alasan kuat masyarakat tidak ingin datang ke tempat pemungutan suara.

Kepada pemerintah, diharapkan untuk dapat kembali berpikir terkait penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini. Karena pastinya, apapun yang dilakukan ini tentunya untuk rakyat, tapi bila akhirnya pilkada ini justru ‘mengorbankan’ keselamatan rakyat untuk apa? Untuk itu coba pertimbangkanlah kembali. Sebelum segala sesuatunya terlambat. (**)

Iklan