Din Syamsuddin Akui KAMI Adalah Kelompok Kepentingan

Din Syamsyudin/Foto: VIVA News
Iklan

JAKARTA – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin merespons pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang memperingatkan KAMI. Ia pun mengakui bahwa KAMI adalah kelompok kepentingan.

Din berterima kasih kepada Moeldoko atas pernyataannya yang menunjukkan bahwa ia sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia.

Namun, KAMI menilai Moeldoko belum membaca maklumat tersebut dengan seksama, apalagi memahami isinya secara mendalam.

“KAMI bertanya tentang jalur hukum apa yang dimaksud Bapak KSP Moeldoko? Bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan hukum dasar yaitu UUD 1945 yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum?” ucap Din melalui keterangan tertulis kepada Okezone, Jumat (2/10/2020).

“Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan,” tambah Din.

iklan

Din menyebut penilaian Moeldoko tentang KAMI kelompok kepentingan adalah benar. Kepentingan KAMI antara lain meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan.

Kemudian, KAMI berkepentingan mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).

KAMI juga mengingatkan pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, dengan mencabut Undang-undang yang melemahkan KPK.

Lalu KAMI pun mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.

KAMI juga mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

“Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” tegas Din.

Iklan