Anaknya Kesulitan Urus Izin Klinik, Mahfud MD Soroti Pelayanan Umum

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Humas Kemenko Polhukam)
Iklan
agregasi

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Ham (Menko Polhukam), Mahfud MD menceritakan masih rumitnya mengurus perizinan di Indonesia. Ia menceritakan, bahwa sang anak yang ingin mendirikan klinik harus berkali-kali datang ke Departemen Tenaga (Depnaker) kerja untuk mengurus perizinan.

Hal tersebut dikatakan Mahfud dalam launching aplikasi umum sistem pemerintahan berbasis elektonik (SPBE), bidang kearsipan dan bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diselengarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

“Zaman sekarang kok masih ada. Anak saya itu dokter, mau mendirikan klinik, kan harus izin. Datang lah ke Depnaker di suatu tempat. Di jadwalnya itu datang jam sekian, dibuka jam 08.00 sampai jam 11.00 khusus perizinan itu. Dia datang jam 8.00 sampai jam 10.00 pegawainya belum datang, ya pulang, karena jam 10.00 ada kuliah ngajar,” ujar Mahfud, Selasa (27/10/2020).

Mahfud melanjutkan, besok harinya sang anak kembali ke Depnaker pada pukul 11.00 WIB. Namun apa yang terjadi, para pegawainya malah sudah pulang.

“Besoknya dia datang jam 11.00, saya mau daftar. Sudah pulang, katanya. Loh kemarin belum datang, sekarang sudah pulang. Nah dengan kayak gini, kan ketahuan,” imbuh Mahfud.

iklan

Mantan Ketua MK itu menegaskan, di era saat ini pelayanan publik harus terbuka dan tidak boleh main-main. Para pelayan publik tak bisa semena-mena memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Artinya apa saudara paham kedepan tidak boleh main-main, lebih cepat kesiapan pelayanan daripda orang yang minta dilayani,” tegasnya.

Disamping itu, Mahfud mengakui saat ini pemerintah sedang menuju sistem digitalisasi, termasuk juga terkait pelayanan publik ini. Dia pun berharap melalui sistem pemerintah berbasi elektronik (SPBE) meniminalisir kesulitan yang dialami masyarakat dan mencegah adanya praktik korupsi.

“Dengan penerpan sistem pemerintah berbasi elektronik ini akan dapat menekan belanja tekonologi informasi dan komunikasi. SPBE dapat disebut e-goverment upaya pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir terjadinya praktek korupsi yang dilakuman oleh pemerintah dan mewujudkan kerja yang evisien dan efektif beserta meningkatkan pelayanan publik,” tutup Mahfud.

Iklan