Alat Rapid Test KPPS di 10 Kabupaten/Kota Terkendala

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara melaporkan kepada Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi adanya kendala penyediaan alat rapid test untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 10 kabupaten/kota yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut. Ke-10 daerah dimaksud adalah Samosir, Pakpak Bharat, Nias Barat, Toba, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Tanjungbalai. Sementara itu, 13 kabupaten/kota lainnya telah menyiapkan alat rapid test tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin saat audiensi kepada Gubsu di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, Jumat (23/10). Gubsu didampingi Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan, dan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis.

Didampingi Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea dan Sekretaris KPU Sumut Irwan Zuhdi Siregar, Herdensi menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan rekrutmen KPPS sekitar 17.163 orang untuk 23 kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan KPU, semua petugas TPS wajib rapid test sebelum ikut tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

“Makanya kami koordinasikan pada Bapak Gubernur terkait kendala ini. KPU ini memiliki anggaran untuk belanja jasa, namun tidak bisa belanja barang,” katanya.

iklan

Dijelaskan, hal ini berdasarkan Peraturan PKPU No 6 Tahun 2020 yang sudah dua kali perubahan. Dua perubahan itu adalah PKPU 10 dan PKPU 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19.

“Kami kan tidak boleh belanja barang. Itu harus belanja jasa, oleh karena itu kami koordinasikan sama pemerintah daerah, gugus tugas, dan rumah sakit daerah yang melaksanakan Pilkada,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gubsu menyatakan akan segera menindaklanjuti permasalahan pengadaan alat rapid test di 10 kabupaten/kota tersebut dengan mempertanyakan kepada kabupaten/kota terkait dan diminta segera menyelesaikan kendala-kendalanya.

“Apa penyebab mereka tidak bisa mempersiapkan alat rapid test itu? Kalau masalah dana, ini kan sudah ada di anggaran KPU Sumut melalui APBN,” ucap Edy.

Kepada KPU Sumut, Gubsu juga menyampaikan agar penyelenggaraan Pilkada tahun ini dapat berjalan baik, lancar, dan jujur. KPU Sumut harus dapat memberikan rasa percaya pada masyarakat bahwa pesta demokrasi ini berjalan dengan jurdil,” tuntasnya. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan