Aksi Penolakan Omnibus Law Ricuh, AKBAR Sumut Kecam Aparat Kepolisian

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Unjuk rasa damai tolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja di Kota Medan berujung ricuh, massa aksi dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian dalam perjalanan menuju pulang, Selasa (20/10).

Sejumlah orang dikabarkan ditangkap, massa juga sempat ditembaki dengan gas air mata hingga konsentrasinya terpecah. Massa aksi yang berjumlah ratusan terpaksa bubar karena tindakan represif tersebut.

Massa yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut dan Suara Rakyat Medan (Suram) yang terdiri dari mahasiswa, penggiat lingkungan, perempuan, dan buruh berjumlah sekitar 200 orang.

“Di lapangan kami berkoordinasi dengan kawan-kawan dari Suara Rakyat Medan yang sepakat bergabung dengan kami. Dari awal aksi berjalan tertib. Kami hanya ingin mengekspresikan penolakan Omnibus Law dengan teatrikal dan puisi,” ujar Martin Luis, Koodinator AKBAR Sumut di Kantor LBH Medan, Selasa malam.

Dikatakan, Sekitar pukul 17.00 WIB, polisi terus mengingatkan massa untuk membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Polisi meminta massa bubar karena dianggap akan melewati batas waktu yang ada di dalam aturan.

iklan

“Jadi menjelang pukul 18.00 WIB, kami cukup kooperatif dengan kepolisian dengan membubarkan diri. Ketika kita long mars menuju kampus ITM, justru pihak kepolisian itu melakukan, menabrakkan sepeda motor trail dan ketika itu juga disusul dengan tembakan gas air mata dari kepolisian,” ujar Martin.

Lebih lanjut Martin mengungkapkan, massa yang terpecah konsentrasinya berlarian. Sebagian berlari ke arah Kantor LBH Medan. Sebagian lagi berlarian ke arah Jalan Balai Kota.

“Kita juga sempat melihat ada massa yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita mulai long mars, kita sudah melihat polisi melakukan provokasi dan intimidasi terhadap massa aksi perempuan yang membuat border atau pembatas barisan massa aksi,” ujar Martin.

Selain itu, Martin menyebutkan, kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap massa aksi jadi bukti pemerintah anti kritik, menurutnya, tindakan tersebut adalah suatu upaya pemerintah membungkam gerakan rakyat. Kemudian, kekerasan dan intimidasi itu disebut sebagai wujud pemerintahan yang anti kritik.

“Peserta aksi hari ini sangat mengecam pihak kepolisian yang membubarkan rakyat Sumut untuk menolak Omnibus Law. Ini adalah bukti bahwa pemerintah melakukan penggembosan terhadap gerakan rakyat yang mengekspresikan sikap politik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Martin.

Meskipun demikian, AKBAR Sumut akan tetap melakukan unjuk rasa. Mereka menilai, Omnibus Law bukanlah aturan yang berpihak kepada rakyat. Apalagi, Undang Undang Cipta Kerja tersebut juga diduga melanggar prosedur dalam mekanisme pembuatannya.

“Apa yang kita dapatkan hari ini, tentu tidak menyurutkan gerakan kita untuk menolak Omnibus Law. Kami akan terus berunjuk rasa dengan turun ke jalan, sampai memang Omnibus ini dibatalkan pemerintah,” pungkasnya.

Pantauan Waspada Online, Sampai saat ini, massa masih berkumpul di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Mereka masih melakukan pendataan terhadap massa yang diduga ditangkap oleh pihak kepolisian. Beberapa massa juga mendapat luka karena aksi represif itu. Bahkan ada massa yang tangganya harus perban sebab terkena peluru gas air mata.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada komentar resmi dari pihak kepolisian terkait pembubaran paksa itu. Kapolsek Medan Barat, Kompol Afdhal Junaidi, yang dikonfirmasi enggan memberikan jawaban. Dia mengarahkan awak media kepada Bagian Humas Polrestabes Medan. Namun saat dihubungi, pihak Humas Polrestabes Medan juga tidak menanggapi.(wol/man/d2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan