JAKARTA, Waspada.co.id – Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) berkadar RON rendah, yakni Premium dan Pertalite, mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan PT Pertamina (Persero).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan Premium dan Pertalite memiliki kadar RON 88, sedangkan Pertalite 90. Saat ini, tersisa 7 negara yang masih menggunakan BBM dengan kadar RON di bawah 90.
Selain Indonesia, ada Bangladesh, Uzbekistan, Mongolia, Ukraina, Mesir, dan Kolombia. Artinya, Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara yang sudah tidak menggunakan BBM dengan RON rendah.
Sebut saja, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, hingga Myanmar yang telah menggunakan BBM dengan RON 91.
Begitu juga dengan Australia dan India yang menggunakan BBM dengan RON paling rendah di angka 91. Di kawasan Asia, Indonesia hanya senasib dengan China yang masih menggunakan RON di bawah 90. Itu pun, RON terendah China menggunakan sebesar 89.
Tak hanya itu, jenis BBM di Indonesia pun merupakan yang terbanyak, mencapai enam produk. Sedangkan China hanya empat produk. Sementara, negara-negara Asia Tenggara lain hanya memiliki dua sampai empat produk.
“Itu alasan yang paling kuat kenapa kami perlu review kembali varian BBM kita karena itu benchmark-nya. Maka kami dorong agar konsumen yang mampu beralih ke RON 92, kita sekarang memiliki Program Langit Biru,” ungkap Nicke dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Senin (31/8) kemarin.
Sejumlah anggota DPR juga mempertanyakan perihal penghapusan Pertalite dan Premium. Salah satunya diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Mulan Jameela.
Anggota badan legislatif yang dikenal sebagai artis itu mulanya mempertanyakan bagaimana perkembangan kajian Pertamina terhadap rencana penghapusan BBM dengan kadar RON rendah. Wacana ini merupakan keinginan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar produk BBM Pertamina tidak terlalu banyak sehingga efisien.
“Sejauh mana Pertamina sudah melakukan pengkajian yang mendalam dan lebih luas terhadap masyarakat terkait rencana penghapusan Premium dan Pertalite ini?” tanya Mulan saat rapat.
Selanjutnya, Mulan meminta agar BUMN itu bisa memberi gambaran hitung-hitungan harga dan dampak dari penghapusan Premium dan Pertalite kepada masyarakat. Sebab, menurutnya, hal ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di tengah pandemi covid-19.
“Apakah Pertamina sudah menghitung dampaknya ke masyarakat mengingat saat ini sedang ujian pandemi covid-19 karena apabila Premium dan Pertalite dihapus tentu akan berdampak yang tidak baik untuk masyarakat,” katanya. (cnnindonesia/ags/data2)
Discussion about this post