Tito: Kerumunan Terkait Pilkada Bisa Ditindak Pidana

Foto: Antara
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut peserta calon kepala daerah dan simpatisannya yang melakukan pengumpulan massa seperti konvoi atau arak-arakan saat tahapan Pilkada Serentak 2020 bisa dipidana lewat aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP, kata Tito, bisa dijadikan salah satu instrumen hukum untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 saat Pilkada digelar, di samping aturan yang terkandung dalam Peraturan KPU.

“Kalau di luar ada arak-arakan, konvoi-konvoi, ini harus dibubarkan, bahkan bisa dipidana, bisa lewat KUHP, bisa lewat Perkada (Peraturan Kepala Daerah), dan lainnya,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada dalam Kondisi Bencana Covid di kanal Youtube Kemendagri RI, Selasa (22/9).

Tito menjelaskan bahwa dalam KUHP terkandung pasal-pasal yang berkaitan dengan pembubaran kerumunan. Bahkan,bila seseorang melawan petugas yang tengah membubarkan kerumunan bisa terkena pasal berlapis dalam KUHP.

Mendagri juga menegaskan bahwa KUHP turut memberikan diskresi kewenangan kepada petugas di lapangan untuk membubarkan kerumunan yang dianggap bisa menjadi media penularan virus Corona.

iklan

“Berdasarkan penilaian subjektif kalau kerumunan itu dianggap menjadi media penularan itu dapat dibubarkan,” kata Tito.

Tak hanya KUHP semata, Tito menyatakan aturan lain seperti UU tentang Wabah Penyakit Menular hingga UU tentang Karantina Kesehatan turut melarang terjadinya kerumunan. Karena itu, Ia meminta agar kepolisian menindak tegas para massa yang berkumpul untuk dibubarkan.

“Siapa penegak UU ini? Polri. Di mana posisi Satpol PP? Satpol PP bisa mendukung Polri,” kata dia.

Tito tak ingin kasus kerumunan terulang kembali pada masa penetapan pasangan calon hingga masa kampanye seperti pada tahap pendaftaran pasangan calon ke KPU beberapa waktu lalu. Ditegaskan, kejadian tersebut justru membuat citra Pilkada 2020 rusak dan banyak pihak meminta penundaan.

“Di dalam aturan-aturan yang ada dalam pencegahan Covid-19, kegiatan seperti ini tidak kita inginkan. Ini bisa terjadi karena belum tersosialisasi baik masalah kepatuhan terhadap protokol Covid-19. Sehingga terjadi kerumunan dan akhirnya pendaftaran calon menggunakan cara lama sebelum ada Corona,” kata Tito mengakhiri. (wol/aa/cnnindo/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan