Terkait Kasus Yusril, Polsek Panyabungan dan Kejari Madina Digugat

WOL Photo/Ist
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Yusril Mahendra (22) warga Desa Gunung Tua Ipar Pondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal mengajukan gugatan terhadap Polsek Panyabungan dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian diungkapkan Badan Pekerja KontraS Sumatera Utara, Ali Iskandar SH kepada Waspada Online, Rabu (23/9).

Dikatakan, polemik ini bermula pada bulan Oktober 2017. Saat itu, terjadi peristiwa pencurian dan kekerasan di salah satu rumah yang berada di Panyabungan. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP/Sidik/131/X/2017/Reskrim, Yusril dituduh telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (4) KUHP.

“Yusril sama sekali tidak mengetahui dan membantah terlibat dalam peristiwa itu. Namun ia justru mendapatkan intimidasi dan tindak kekerasan agar mengaku bahwa ialah pelaku pencurian dengan kekerasan,” ungkapnya.

Yusril mengaku karena bingung, diintimidasi dan tidak kuat menahan siksaan. “Akhirnya dia meng-iyakan semua tuduhan polisi itu,” ujarnya.

iklan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui putusan Nomor 47/ Pid.B/2018/PN Mdl, kemudian memvonis Yusril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Ia dihukum penjara 3 tahun 6 bulan.

Ali menjelaskan, KontraS mendapatkan informasi kasus tersebut sekitar bulan April 2018 melalui Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), setelah melakukan investigasi dan menemukan banyak kejanggalan, KontraS memutuskan menjadi kuasa hukum Yusril dan melakukan upaya banding.

“Upaya banding tidak sia-sia, Bulan Juli 2018 Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor 504/Pid/2018/PT MDN menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mdl. Yusril dibebaskan dari segala dakwaan dan dikeluarkan dari tahanan,” ujarnya.

Selain itu, Putusan Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Madina menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan.

“Artinya Yusril memang dinyatakan tidak bersalah dan putusan ini sudah berkuatan hukum tetap. Namun demikian KontraS dan keluarga Yusril baru mengetahui hasil putusan Mahkamah Agung beberapa bulan belakangan, selama hampir dua tahun tidak ada informasi sama sekali terkait putusan tersebut,” jelasnya.

Berbekal putusan inkracht tersebut keluarga Yusril bersama KontraS kemudian bersepakat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Polsek Panyabungan dan Kejari Mandailing Natal.

“Melalui gugatan ini, kami ingin membuktikan apakah keadilan itu masih dapat dirasakan oleh masyarakat kecil melalui putusan yang akan diputuskan oleh yang mulia Majels Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal nantinya,” ujar Ali.

Ali menambahkan, apa yang dialami Yusril merupakan satu dari banyaknya preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Prinsip menjunjung tinggi supermasi hukum harusnya menjadi perhatian utama bagi aparat penegak hukum. Yusril telah ditangkap, ditahan, dan diadili sewenang-wenang.

“Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Acara Pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang menghendaki agar aparat penegak hukum wajib bertindak secara profesioanal dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

“Namun prinsip itu telah dikesampingkan oleh tergugat. Padahal jelas sudah dalam pasal 34 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang,” bebernya.

Senada itu, Irfan Fadila Mawi, Koordinator Tim Hukum gugatan Yusril mengatakan telah mengumpulkan bukti-bukti kuat dugaan perbuatan masing-masing tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, KontraS sudah mengajukan gugatan dengan Register Perkara Nomor: 9/Pdt. G/2020/PN Mdl.

“Gugatan ini berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,” jelasnya.

Irfan menegaskan, gugatan tidak didasarkan pada maksud untuk mendapatkan keuntungan materil. Gugatan ini diajukan sebagai bentuk perlawanan masyarakat kecil atas kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara.

“Kami berharap lewat keberanian Yusril untuk memperjuangkan haknya dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat agar tidak takut untuk melakukan hal serupa. Begitu pula dengan aparat penegak hukum agar lebih bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya,” tutupnya. (wol/man/data2)

Editor: Agus Utama

Iklan