Sosiolog: Terjadi Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah

Sosiolog Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Badaruddin MSi. (Ist)
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Merespon meningkatnya angka Covid-19, Sosiolog mengatakan karena terjadi distrust dalam masyarakat terhadap pemerintah dan Pilkada 2020 akan berpotensi menjadi kluster baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Sosiolog Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Badaruddin MSi kepada Waspada Online yang dikonfirmasi melalui seluler, Jumat (25/9).

“Saya pikir, saat ini kita sedang mengalami multi-distrust, sehingga sebagian masyarakat itu beranggapan virus ini, ya biasa saja,” katanya.

Dikatakan, perihal distrust ini disebabkan atas tidak konsistennya pemerintah dalam membuat kebijakan. Alhasil masyarakat kurang memahami kondisi genting yang sedang dihadapi.

“Misalnya dulu tidak diwajibkan pakai masker. Lalu kemudian tiba-tiba sekarang wajib masker. Memang kita juga gak bisa menyalah sepenuhnya pemerintah karena dulu WHO sempat bilang gak perlu memakainya,” ungkapnya.

iklan

Badarudin mengungkapkan, Sebagian masyarakat dapat menerima informasi tersebut, akan tetapi selebihnya tidak. Kemudian juga pemerintah seharusnya konsisten, kalau memang prorioritas menyiapi persoalan kesehatan.

“Tunjukkan kalau kita memang prorioritas di situ dan sisi ekonomi mesti ikut mendorong penerapannya,” ujarnya.

Selain itu faktor lain menurut Dosen Sosiolog Fisip USU ini, bahwa masyarakat sangat tidak terbiasa dengan apa yang disampaikan dalam protokol kesehatan.

“Sebab tradisi kita suka berkumpul susah untuk dipinggirkan. Terlebih juga tidak terbiasa mencuci tangan dan memakai masker. Jadi selain himbauan yang terus menerus disampaikan. Memang harus ada penegakan hukumnya. Sehingga sanksi dan sosialisasi juga terus diberikan kepada masyarakat,” bebernya.

Menurutnya, kondisi masyarakat sekarang. Kota medan tidak siap untuk melakukan pilkada meski pun dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Hal tersebut dapat dilihat dari bertambah kasus-kasus yang ada. Bahkan yang terjadi hari ini disebutkan oleh gugus tugas pusat bahwasanya meningkatnya angka positif baru karena klaster pilkada itu,” punkasnya.

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pilkada masih dalam proses pendaftaran. Padahal sudah jelas dibuat aturannya oleh KPU, namun tidak bisa juga diterapkan. Terlebih ke depan di masa kampanye hingga pencoblosan.

“Kita juga gak melihat sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar itu. Hal ini juga menjadi salah faktor terjadinya distrust pada masyarakat,” tutupnya. (wol/man/data2)

Editor: Agus Utama

Iklan