Soal Perizinan, Pemko Medan Akan Menerapkan Mal Pelayanan Publik

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PTSP) Kota Medan akan segera menerapkan sistem Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Medan. Penerapan MPP salah satu upaya Pemko Medan dalam peningkatan pelayanan perizinan bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan di Tahun 2021 nanti penerapan MPP segera terwujud. Guna percepatan sistem pelayanan itu kita sangat berharap dukungan legislatif. Mohon dukungannya pak proses tercapaianya pelayanan perizinan yang baik di Kota Medan,” ujar Plt Kepala Dinas PTSP Kota Medan Ahmad Basyaruddin saat mengikuti rapat pembahasan rencana Perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2020 di ruang Komisi IV DPRD Medan, Rabu (16/9).

Disampaikan Basyaruddin, dirinya mengaku optimis dalam penerapan layanan MPP dapat terlaksana.

“Saat ini kita sedang menjajaki beberapa gedung yang representatif dan terletak di inti kota. Kita pilih lokasi di pusat kota agar mudah terjangkau bagi masyarakat,” terangnya.

Dikatakannya, dengan terlaksananya MPP akan mempermudah segala urusan izin dengan merubah layanan birokrasi. Dalam satu tempat akan difasilitasi warga yang datang dan dipastikan nyaman. Karena dalam satu gedung itu akan terdapat beberapa ruangan instansi terkait. Dinas PTSP akan menyiapkan orang teknis dan layanan umum.

iklan

“Seluruh lintas sektoral bergabung menjadi satu kesatuan. Kita siapkan berbagai fasilitas membuat masyarakat yang mengurus izin nyaman. Bahkan, tempat bermain anak, super market ada disana. Satu hari segala urusan diupayakan selesai, karena masyarakat cukup hanya datang satu tempat,” paparnya.

Ditambahkan, Dinas PTSP murni melakukan administrasi perizinan dan penyelenggara mal-nya. Namun, pihak bank dan yang berkaitan urusan izin berada di mal dimaksud. Memang saat ini Basyaruddin mengaku kesulitan mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena penetapan target berada dalam Dinas PTSP namun pengawasan berwewenang di OPD lain.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menuding pihak Pemko Medan belum menerapkan pelayanan pengurusan yang baik. “Selama ini pengurusan izin masih sulit dengan birokrasi yang berbelit. Banyak warga mengeluh susah urusan izin sehingga warga malas mengurusnya. Tidak heran PAD tidak dapat ditingkatkan karena terjadi kebocoran,” sebut Paul.

Disampaikan, warga yang mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) misalnya, harus bolak balik ke Dinas PTSP dan Dinas Perkimtaru lalu ke BPPRD. “Bayar pajak kok dipersulit,” sebut Paul.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul MA Simanjuntak didampingi Hendra DS, M Rizki Nugraha, Dedy Aksyari Nasution dan Saiful Ramadhan. Sedangkan pihak Dinas PTSP dihadiri Plt Kepala Dinas Ahmad Basyaruddin dan stafnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan