Sabrina Minta Kabupaten/Kota Selesaikan Usulan PPTKH dan HPK-TP

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024, salah satu agenda pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Target dan capaian TORA di Sumatera Utara adalah Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) seluas 101.034 hektare dan pencadangan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP) seluas 7.974 hektare.

Saat ini, masih 13 kabupaten/kota yang sudah inventarisasi dan verifikasi (Inver) PPTKH pada tahun 2018 dan dua kabupaten dalam progres pelaksanaan Inver 2019. Untuk HPK-TP, baru ada satu permohonan pemanfaatan untuk TORA di Madina.

“Untuk itu, semua yang belum mengusulkan Inver untuk segera dilakukan. Dalam kesempatan ini, bisa disampaikan kendala atau hambatan di lapangan untuk menyelesaikan pengusulan Inver,” ujar Sabrina saat membuka Sosialisasi Percepatan Penyediaan TORA dari Kawasan Hutan di Provinsi Sumut, Selasa (15/9).

Ke-13 kabupaten yang telah menyelesaikan Inver PPTKH dengan jumlah luas 42.190,7 hektare adalah Kabupaten Karo, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padanglawas Utara, Samosir dan Simalungun. Dua kabupaten yang masih progres adalah Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara.

iklan

“Maksud diselenggarakannya sosialisasi ini untuk sama-sama kita koordinasi dan sinergi mewujudkan pelaksanaan penyediaan TORA dan tugas tim Inver sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/8/KPTS/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sumut,” terang Sabrina.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Surya Tjandra, menyampaikan percepatan penyediaan dan Inver TORA memiliki manfaat penting. Salah satunya adalah legalitas pemanfaatan dan penggunaan tanah khususnya oleh masyarakat. Selain itu, penyelesaian Inver juga meminimalisir konflik agraria yang masih banyak terjadi di Sumut.(wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan