Raker dengan Komisi III, Kapolri Sebut Denda Operasi Yustisi Capai Rp1,6 Miliar

Kapolri Idham Azis (Foto: Okezone/Putera)
Iklan
agregasi

JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan, sejak menggelar Operasi Yustisi protokol kesehatan Covid-19 pada 14 September 2020, jajaran Polri telah menindak banyak pelanggar dengan berbagai sanksi. Khusus untuk sanksi denda, Polri telah mengumpulkan Rp1,6 miliar dari 25.484 pelanggar.

“Sejak 14 September 2020, seluruh jajaran Polri juga mendukung pelaksanaan Operasi Yustisi dengan sasaran pelanggaran protokol kesehatan dengan hasil 1.341.027 teguran lisan, 296.898 teguran tertulis, 201.971 kerja sosial di fasilitas umum, dan 25.484 denda administrasi senilai Rp1.610.994.000,-,” kata Idham saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Idham memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi Polri dalam pengamanan dan pengawalan protokol kesehatan selama masa adaptasi kebiasaan baru di seluruh Indonesia, Polri senantiasa bersinergi dengan TNI, Satpol PP, dan instansi lainnya dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan pada zona wilayah terdampak pandemi yang telah ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19.

“Penggelaran personel Polri sebesar 11.226 di zona merah, 31 .591 di zona oranye, 9.815 di zona kuning, 3583 di zona hijau. Tersebar di 7 titik lokasi berdasarkan pemetaan risiko, terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, mal, pusat perbelanjaan, rumah makan, objek wisata, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya,” urainya.

Selain itu, Idham melanjutkan, karena Komisi III mendukung Polri melakukan pencegahan hoaks yang provokatif, menegakkan hukum pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan isu Covid-19, penjarahan dan penimbunan bahan pangan dan APD, Polri telah melakukan patroli di daerah rawan penyebaran Covid dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

iklan

Untuk mempercepat itu, sambung dia, sejak Maret sampai 27 September 2020, Polri telah melakukan upaya preventif dan preemtif. Jajaran Polri melakukan patroli siber sebanyak 23.830.650 kegiatan dan koordinasi dengan Kemenkominfo sebanyak 23.995.330 kegiatan.

“Dalam hal upaya penegakan hukum sebagai ultimatum remedium, yaitu menegakkan hukum hoaks memanfaatkan isu Covid 104 perkara, penegakan hukum penimbunan bahan pangan 36 perkara, dan penimbunan alat kesehatan 18 perkara,” tutur Idham.

Iklan