Pilkada di Tengah Covid-19, DPR Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (Foto: Okezone)
Iklan
agregasi

JAKARTA – DPR meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan Perppu dinilai lebih kuat dibandingkan hanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

”Kami sudah menyarankan untuk mengeluarkan Perppu, harapannya sesegera mungkin. Itu tergantung pemerintah (waktunya), kita tidak bisa mendesak. Tapi kita sudah memberikan underline untuk melakukan itu supaya kita bisa melakukan kerja bersama agar tidak terjadi hal-hal di masa-masa berikutnya akan terjadi complain of court (gugatan hukum) itu di pengadilan,” ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Azis mengatakan, jika ada perppu maka tidak akan ada alasan bagi pihak-pihak tertentu yang akan menggugat di pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) ataupun PTUN. ”Perppu itu pada saat dikeluarkan otomatis langsung berlaku, tinggal pengesahannya dalam masa sidang berikutnya, DPR bisa mensahkan,” katanya.

Disinggung mengenai adanya kesepakatan antara pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan Komisi II DPR bahwa untuk dasar hukum pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 cukup dilakukan revisi PKPU, politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa hal itu memang menjadi keputusan di tingkat komisi yang merupakan satu alat kelengkapan di DPR.

”Itu merupakan satu keputusan revisi PKPU, yang secara hukum tata negara, menurut pandangan kami, perlu dilakukan peningkatan dalam hal ini (dikeluarkan) perppu,” tuturnya.

iklan
Iklan