Pihak Berwajib Didesak Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Mobil Dinas Ketua DPRD Langkat

Istimewa
Iklan

LANGKAT, Waspada.co.id – Pengadaan kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Ketua DPRD Kabupaten Langkat diduga telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Demikian dugaan itu disampaikan Ketua LSM Perjuangan Keadilan Sumatera Utara, Agustinus Riza Kaban SE, Selasa (22/9).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat juga pelanggaran beberapa pasal yang diduga dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dalam hal proses pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan Ketua DPRD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019.

Adapun beberapa pasal yang diduga dilanggar oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat khususnya yang menangani proses pengadaan adalah bab II bagian ke satu Pasal 4 butir a tentang tujuan pengadaan barang/jasa serta bagian ke empat Pasal 7 Ayat 1 butir b, f dan g.

“Pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan Ketua DPRD Kabupaten Langkat diduga telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku di NKRI baik dari jenis kendaraan maupun proses pengadaannya. Dalam hal jenis yang seharusnya sedan atau minibus tapi yang pengadaannya Jeep yakni Mitsubishi Pajero Dakar 2.4 L,” tuturnya.

iklan

Riza mengungkapkan, pengadaan kendaraan dinas Ketua DPRD Langkat dianggarkan di buku APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat DPRD dengan kode rekening 4.01.4.01.04.02.04.5.2.3.17.01 Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor sebesar Rp700.000.000 dan terealisasi Rp667.000.000.

Namun, lanjutnya jenis unitnya saja sudah salah dengan yang terdapat di dalam peraturan perundangan yang berlaku. Seharusnya pengadaan sedan atau minibus berkapasitas silinder maksimal 2.500 cc. Tetapi yang dibeli malah Mitsubishi Pajero Dakar 2.4 L dengan Tanda Kendaraan Bermotor (TNBK) merah BK 1225 P dengan jenis Jeep.

“Kami juga menduga adanya praktik KKN dalam hal pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan yang diperuntukkan bagi Ketua DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya ketidakpahaman dan tidak profesional semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan kendaraan dinas itu mengakibatkan pemborosan dan kebocoran terhadap keuangan daerah Kabupaten Langkat.

“Kami berharap dan mendesak agar pihak berwajib dapat juga untuk turun memantau dan melakukan penyelidikan terhadap pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan Ketua DPRD Kabupaten Langkat yang diduga ada unsur korupsi,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan