Pemprovsu dan Lemhannas Cari Solusi Permasalahan Sawit

foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) berupaya mencari solusi permasalahan sawit di Sumut. Hal ini dilakukan mengingat komoditi ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia ini sekarang mengalami penurunan signifikan.

Sumut yang memiliki perkebunan sawit 1,2 juta Ha (terbesar kedua di Indonesia setelah Riau) menjadi salah satu prioritas Lemhanas dalam penyelesaian permasalahan. Salah satu permasalahan yang cukup krusial saat ini adalah harga yang fluktuatif.

“Kita dikenal sebagai pelopor sawit, namun saat ini masalah sawit tidak sedikit, jadi perlu kajian membuat sawit kita sustainable (berkelanjutan). Salah satu permasalahan adalah harga kadang naik kadang turun, ini tentu menyulitkan petani kita,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina, Rabu (16/9).

Selain masalah harga, permasalahan sawit yang terjadi di Sumut terkait produktivitas. Dengan lahan perkebunan sawit terluas kedua di Indonesia, Sumut berada di urutan kelima dalam hal produksi. Menurut Sabrina, salah satu faktornya adalah 53% perkebunan sawit di Sumut merupakan perkebunan rakyat sehingga tidak sedikit dikelola secara tidak profesional.

“Produktivitas lahan kita itu lebih sedikit dibandingkan daerah lain, karena lebih 50% perkebunan sawit kita itu milik rakyat. Jadi mungkin kita perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas seperti pembinaan dan pemberian bibit unggul,” terang Sabrina.

iklan

Selanjutnya, Sabrina berharap kajian Lemhannas nantinya bisa memberikan manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi, apalagi di Sumut ini banyak masyarakat yang hidup dari sawit. Beberapa permasalahan lain yang masuk dalam kajian Lemhannas adalah lahan, tenaga kerja, hilirisasi produk, dan pemasaran.

“Kita datang ke sini untuk mendapat gambaran riil permasalahan yang sebenarnya, sehingga kebijakan yang diambil nantinya sesuai fakta di lapangan. Hasil kajian ini nantinya akan kita sampaikan kepada Presiden Joko Widodo,” kata Direktur Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam Kedeputian Pengkajian Lemhannas RI, Brigjen TNI Ramses Lumban Tobing.

Ramses juga menambahkan akan menghimpun berbagai informasi yang didapat dari berbagai daerah di Indonesia. Data tersebut kemudian dikaji dan dianalisis oleh Lemhannas untuk menelurkan kebijakan yang bisa mengakomodasi semua stakeholder.

“Kita produsen terbesar, tetapi tidak bisa mengendalikan harga. Kita coba menggali permasalahannya,” tambah Ramses.(wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan